3 Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch dalam Menjamin Keadilan

Dalam diskursus filsafat hukum, pemikiran tokoh asal Jerman, Gustav Radbruch, memegang peranan yang sangat fundamental bagi pengembangan sistem hukum modern. Menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai dasar hukum yang menjadi rujukan utama dalam menciptakan ketertiban di tengah masyarakat yang dinamis. Ketiga nilai tersebut sering kali dianggap sebagai pilar penyangga yang menjaga agar hukum tidak hanya menjadi sekumpulan aturan kering, melainkan memiliki ruh untuk mengatur kehidupan manusia secara bermartabat.

Memahami ketiga nilai ini bukan sekadar kebutuhan akademis bagi mahasiswa hukum, melainkan esensi penting bagi para penegak hukum dan pembuat kebijakan. Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengandung muatan nilai yang seimbang agar fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan alat perubahan dapat berjalan secara optimal. Tanpa integrasi yang tepat dari ketiga elemen ini, sebuah produk hukum berisiko menjadi tidak efektif atau bahkan menjadi alat penindasan yang dilegitimasi oleh kekuasaan.

Mengenal Gustav Radbruch dan Pemikirannya

Gustav Radbruch (1878-1949) adalah seorang filsuf hukum dan politikus Jerman yang karya-karyanya memberikan pengaruh luas terhadap teori hukum kontemporer. Pemikirannya mengalami evolusi signifikan, terutama setelah menyaksikan kehancuran moral pada masa rezim Nazi, di mana hukum digunakan untuk melegitimasi kekejaman. Pengalaman sejarah ini memperkuat tesisnya bahwa hukum tidak boleh sekadar bersifat formal, tetapi harus memiliki substansi nilai yang kuat.

Radbruch memperkenalkan konsep yang dikenal dengan nama Antinomi Hukum. Konsep ini menjelaskan bahwa di dalam hukum terdapat pertentangan atau ketegangan yang inheren antara satu nilai dengan nilai lainnya. Ketegangan ini bersifat permanen dan tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya, namun harus dikelola sedemikian rupa agar hukum tetap fungsional dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

3 Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch

Secara mendalam, menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai dasar hukum yang mencakup aspek moral, sosial, dan kepastian teknis. Berikut adalah penjelasan mendetail mengenai ketiga nilai tersebut:

1. Keadilan (Gerechtigkeit)

Keadilan sering kali dipandang sebagai nilai yang paling luhur dan menjadi tujuan utama dari keberadaan hukum. Dalam perspektif Radbruch, keadilan bersifat abstrak dan merupakan aspirasi tertinggi. Radbruch banyak mengadopsi pemikiran Aristoteles mengenai pembagian keadilan, yang mencakup:

• Keadilan Distributif: Prinsip bahwa setiap orang harus menerima apa yang menjadi haknya berdasarkan jasa, beban, atau kedudukannya (proporsionalitas).
• Keadilan Komutatif: Prinsip persamaan hak tanpa memandang kedudukan, di mana setiap individu diperlakukan sama dalam transaksi atau interaksi hukum (kesetaraan).

Keadilan menuntut agar hukum memperlakukan hal yang sama secara sama, dan hal yang berbeda secara berbeda sesuai dengan tingkat perbedaannya. Tanpa keadilan, hukum kehilangan legitimasi moralnya dan hanya akan dianggap sebagai perintah dari mereka yang memiliki otoritas fisik.

2. Kemanfaatan (Zweckmassigkeit)

Nilai kedua adalah kemanfaatan atau kegunaan. Hukum tidak hanya diciptakan untuk menjadi indah di atas kertas, tetapi harus berguna bagi masyarakat. Nilai ini menekankan pada tujuan sosiologis hukum (social engineering). Hukum diharapkan dapat membawa kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang (the greatest happiness for the greatest number).

Aspek kemanfaatan mengarahkan hukum untuk memperhatikan kebutuhan praktis masyarakat, seperti ketertiban umum, kesejahteraan ekonomi, dan stabilitas sosial. Radbruch menyadari bahwa terkadang untuk mencapai kemanfaatan tertentu, aspek keadilan murni mungkin harus disesuaikan sedikit demi kepentingan kolektif yang lebih besar.

3. Kepastian Hukum (Rechtssicherheit)

Kepastian hukum adalah nilai yang bersifat teknis-yuridis. Nilai ini menjamin bahwa hukum dapat diprediksi, konsisten, dan dilaksanakan secara konkret. Masyarakat perlu tahu apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan agar mereka dapat merencanakan tindakan mereka tanpa rasa takut akan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.

Unsur-unsur kepastian hukum meliputi:

• Adanya aturan hukum yang jelas dan tertulis.
• Penerapan hukum yang konsisten oleh pengadilan.
• Larangan terhadap aturan yang berlaku surut (retroaktif).
• Kepatuhan masyarakat dan aparat terhadap regulasi yang ada.

Perbandingan Karakteristik 3 Nilai Dasar Hukum

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan dan fokus masing-masing nilai, berikut adalah tabel perbandingan yang merangkum poin-poin utama dari pemikiran Radbruch:

Fenomena Antinomi: Ketegangan Antar Nilai

Salah satu kontribusi terbesar Radbruch adalah teorinya mengenai Antinomi Nilai. Radbruch berpendapat bahwa ketiga nilai tersebut memiliki kecenderungan untuk saling bertentangan dalam praktiknya. Sebagai contoh:

• Upaya untuk menegakkan Keadilan secara absolut terkadang dapat mengorbankan Kepastian Hukum, terutama jika hakim sering mengabaikan teks undang-undang demi rasa keadilan subjektif.
• Penekanan berlebihan pada Kepastian Hukum (legalistik formal) sering kali melukai rasa Keadilan masyarakat jika undang-undang tersebut bersifat kaku atau sudah ketinggalan zaman.
• Demi mencapai Kemanfaatan ekonomi yang cepat, pemerintah mungkin membuat regulasi yang mengesampingkan prosedur Kepastian Hukum yang berbelit-belit.

"Hukum harus mengandung keadilan, namun hukum juga harus memastikan ketertiban dan kemanfaatan. Konflik di antara ketiganya adalah takdir dari hukum itu sendiri." - Gustav Radbruch

Dalam perkembangannya, Radbruch mengusulkan sebuah hierarki yang fleksibel. Sebelum Perang Dunia II, ia cenderung mengedepankan kepastian hukum. Namun, pasca-perang, ia merumuskan Radbruch Formula, yang menyatakan bahwa jika sebuah hukum positif sangat tidak adil sehingga melanggar kemanusiaan, maka hukum tersebut harus dikesampingkan demi keadilan. Ini menunjukkan bahwa pada titik ekstrim, keadilan haruslah menjadi pemenangnya.

Penerapan Teori Radbruch dalam Hukum Indonesia

Di Indonesia, teori 3 nilai dasar hukum ini sangat relevan dan sering dikutip dalam pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Sistem hukum Indonesia yang berbasis pada Pancasila juga mencoba menyelaraskan ketiga nilai ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan manifestasi dari nilai keadilan dan kemanfaatan, sementara prinsip negara hukum (Rechtstaat) menjamin adanya kepastian hukum.

Sering kali, tantangan penegakan hukum di Indonesia terletak pada dominasi kepastian hukum (positivisme) yang terkadang mengabaikan rasa keadilan masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, gerakan hukum progresif di Indonesia sering kali menyuarakan agar para penegak hukum kembali melirik nilai keadilan dan kemanfaatan sebagaimana yang diajarkan oleh Radbruch, agar hukum tidak menjadi sekadar mesin administrasi.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa menurut Gustav Radbruch ada 3 nilai dasar hukum yang wajib hadir dalam setiap sistem hukum yang sehat: Keadilan (Gerechtigkeit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit), dan Kepastian Hukum (Rechtssicherheit). Meskipun ketiganya sering kali berada dalam posisi yang saling bersitegang atau antinomi, tugas dari para pembuat undang-undang dan praktisi hukum adalah mencari titik keseimbangan yang paling optimal.

Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi kaku dan kejam. Hukum yang hanya mengejar kemanfaatan akan menjadi pragmatis dan oportunis. Sementara hukum yang hanya mengejar keadilan tanpa kepastian akan menyebabkan kekacauan. Dengan memahami ketiga pilar ini, kita dapat lebih bijak dalam melihat fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita dan terus mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih manusiawi dan efektif.