Dasar Hukum Hak Asuh Anak Dibawah Umur dan Hak Ibu

Menentukan masa depan buah hati setelah terjadinya perceraian merupakan salah satu aspek paling krusial dalam hukum keluarga di Indonesia. Persoalan mengenai dasar hukum hak asuh anak dibawah umur sering kali memicu konflik berkepanjangan antara kedua belah pihak. Dalam konteks hukum nasional, negara memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun ikatan perkawinan orang tuanya telah berakhir.

Secara umum, hukum di Indonesia menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Hal ini berarti, keputusan mengenai siapa yang berhak memegang kendali atas pengasuhan tidak hanya dilihat dari keinginan orang tua, melainkan dari sisi kesejahteraan mental, fisik, dan tumbuh kembang anak tersebut. Memahami regulasi yang berlaku akan membantu orang tua menavigasi proses legalitas dengan lebih tenang dan objektif.

Landasan Hukum Utama Hak Asuh Anak di Indonesia

Di Indonesia, terdapat dua rujukan utama yang menjadi dasar hukum hak asuh anak dibawah umur, tergantung pada agama dan domisili hukum para pihak yang bersangkutan. Bagi warga negara yang beragama Islam, rujukan utamanya adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan bagi non-Muslim, rujukan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan)

Pasal 41 UU Perkawinan menyatakan secara tegas bahwa jika terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kepentingan anak adalah prioritas utama. Jika terjadi perselisihan mengenai pengasuhan, pengadilan akan memberikan keputusan final berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Bagi penganut agama Islam, Pasal 105 KHI memberikan pedoman yang sangat spesifik mengenai batasan usia anak dalam hal pengasuhan. Dalam hukum Islam, hak pengasuhan ini dikenal dengan istilah Hadhanah. Aturan ini cenderung memberikan prioritas kepada ibu untuk merawat anak yang belum mumayyiz atau belum dewasa.

"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya." - Pasal 105 KHI

Ketentuan Hak Hadhanah bagi Ibu dan Ayah

Berdasarkan dasar hukum hak asuh anak dibawah umur yang tertuang dalam KHI, anak yang berusia di bawah 12 tahun secara otomatis jatuh ke bawah kekuasaan ibu. Logika hukum di balik aturan ini adalah adanya ikatan emosional dan kebutuhan biologis anak yang lebih dekat dengan ibu pada masa pertumbuhan awal. Namun, hak ini tidak bersifat mutlak dan bisa dicabut jika terdapat bukti bahwa ibu tidak cakap atau membahayakan keselamatan anak.

Setelah anak mencapai usia 12 tahun (mumayyiz), ia dianggap sudah memiliki kemampuan dasar untuk menalar dan memilih. Pada fase ini, hakim biasanya akan menanyakan langsung kepada anak mengenai kenyamanannya tinggal bersama salah satu orang tua. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki diskresi untuk menolak pilihan anak jika ditemukan indikasi tekanan atau jika pilihan tersebut dinilai merugikan masa depan anak.

Tabel Perbandingan Dasar Hukum Hak Asuh Anak

Untuk memudahkan pemahaman Anda mengenai perbedaan antara regulasi umum dan regulasi Islam di Indonesia, silakan simak tabel perbandingan di bawah ini:

Faktor-Faktor yang Membatalkan Hak Asuh

Penting untuk dicatat bahwa dasar hukum hak asuh anak dibawah umur juga mengatur kondisi di mana seorang orang tua dapat kehilangan hak asuhnya. Pengadilan tidak akan ragu untuk memindahkan hak asuh dari satu pihak ke pihak lain jika ditemukan perilaku yang dianggap melanggar hukum atau norma kesusilaan.

• Kelalaian dalam Pengasuhan: Jika pemegang hak asuh terbukti menelantarkan anak, tidak memberikan akses pendidikan, atau gizi yang cukup.
• Perilaku Buruk: Adanya bukti penggunaan narkotika, perjudian, atau kebiasaan mabuk yang dilakukan di lingkungan anak.
• Kekerasan (KDRT): Melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap anak secara berulang.
• Penghambatan Akses: Sengaja menghalangi orang tua lainnya untuk bertemu atau menjalin silaturahmi dengan anak tanpa alasan yang sah secara hukum.
• Ketidakmampuan Mental: Jika orang tua mengalami gangguan kejiwaan yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Prosedur Pengajuan Gugatan Hak Asuh Anak

Bagi orang tua yang ingin memperjuangkan hak asuh, prosedur hukum harus dilewati melalui pengadilan. Bagi Muslim, gugatan diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi non-Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri. Gugatan hak asuh anak (hadhanah) bisa diajukan bersamaan dengan gugatan cerai atau diajukan secara terpisah setelah putusan cerai inkrah.

Dalam persidangan, penggugat wajib menyertakan bukti-bukti kuat, seperti saksi, dokumen akta kelahiran, serta bukti kemampuan finansial atau moral untuk mengasuh anak. Hakim sering kali melibatkan mediasi terlebih dahulu agar kedua belah pihak bisa mencapai kesepakatan damai demi mentalitas anak.

Kewajiban Nafkah dari Ayah

Meskipun hak asuh mungkin jatuh ke tangan ibu, dasar hukum hak asuh anak dibawah umur menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi kewajiban ayah. Hal ini diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan dan Pasal 149 huruf d KHI. Ayah wajib memberikan nafkah anak hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri (biasanya usia 21 tahun).

Kesimpulan

Memahami dasar hukum hak asuh anak dibawah umur adalah langkah pertama yang bijak bagi setiap orang tua yang menghadapi perceraian. Dengan adanya UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, negara memberikan perlindungan berlapis agar anak tetap mendapatkan kasih sayang dan hak-hak dasarnya. Meskipun ibu sering diprioritaskan untuk anak di bawah usia 12 tahun, pada akhirnya keadilan di ruang sidang akan selalu merujuk pada apa yang paling baik bagi masa depan sang anak. Pastikan untuk selalu berkonsultasi dengan ahli hukum atau pengacara keluarga guna mendapatkan pendampingan yang tepat dalam memperjuangkan hak asuh demi buah hati tercinta.