Dasar Hukum Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di Indonesia

Kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental dalam sebuah negara demokrasi. Di Indonesia, hak ini bukan sekadar kebebasan tanpa arah, melainkan sebuah hak konstitusional yang diatur secara ketat untuk menjamin ketertiban umum sekaligus melindungi suara warga negara. Memahami dasar hukum tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat sangat penting bagi setiap individu agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan bangsa tanpa rasa takut akan persekusi hukum.

Sejarah panjang perjuangan reformasi di Indonesia telah melahirkan berbagai instrumen hukum yang memberikan ruang bagi publik untuk bersuara. Kemerdekaan ini mencakup hak untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, maupun bentuk lainnya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya payung hukum yang jelas, kebebasan ini berisiko menjadi anarki atau sebaliknya, ditekan oleh otoritarianisme. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai pilar-pilar hukum yang menjamin hak tersebut.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional

Pilar utama dan tertinggi dari dasar hukum tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum amandemen, pengaturan mengenai hal ini cukup singkat, namun pasca-reformasi, perlindungan hak asasi manusia diperluas secara signifikan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh negara.

Secara spesifik, terdapat dua pasal krusial yang menjadi jangkar hukum bagi kebebasan berpendapat di Indonesia:

• Pasal 28: Menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
• Pasal 28E Ayat (3): Menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kehadiran Pasal 28E ayat (3) hasil amandemen memberikan penegasan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak individu. Hal ini memberikan legitimasi hukum bagi setiap warga negara untuk mengkritik kebijakan pemerintah, memberikan saran, atau melakukan advokasi terhadap isu-isu sosial tanpa hambatan yang bersifat inkonstitusional.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Jika UUD 1945 adalah landasan filosofis dan konstitusional, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 adalah aturan pelaksana atau regulasi teknisnya. UU ini lahir di masa awal transisi demokrasi Indonesia (era Reformasi) sebagai jawaban atas pengekangan pendapat yang terjadi di masa lalu. UU ini memberikan panduan mengenai bagaimana cara menyampaikan aspirasi secara legal di ruang publik.

"Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." - UU No. 9 Tahun 1998.

Dalam undang-undang ini, diatur mengenai bentuk-bentuk penyampaian pendapat, seperti unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Penting untuk dicatat bahwa UU ini juga menetapkan kewajiban bagi penyampai pendapat untuk memberitahukan rencana kegiatan mereka kepada pihak kepolisian guna koordinasi keamanan, bukan sebagai bentuk perizinan yang bersifat menghambat.

Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Dasar hukum tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat lainnya yang sangat berpengaruh adalah Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998. Dokumen ini merupakan piagam HAM nasional yang dirumuskan untuk memastikan bahwa negara Indonesia benar-benar berkomitmen pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal.

Dalam Tap MPR ini, kebebasan berpendapat dipandang sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari martabat manusia. Dokumen ini memerintahkan kepada lembaga-lembaga tinggi negara untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan Tap MPR memiliki posisi yang unik, substansinya menjadi acuan moral dan hukum bagi pembentukan undang-undang di bawahnya yang berkaitan dengan hak sipil dan politik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Melengkapi kerangka hukum yang ada, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan definisi yang lebih luas mengenai hak asasi manusia di Indonesia. Pasal 23 ayat (2) dari undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.

UU ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga yang bertugas memantau implementasi hak-hak tersebut di lapangan. Dengan adanya UU No. 39 Tahun 1999, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat menjadi lebih komprehensif karena mencakup aspek perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan.

Prinsip-Prinsip Penting dalam Menggunakan Hak Berpendapat

Meskipun Indonesia menjamin kebebasan melalui berbagai dasar hukum tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat, penggunaan hak tersebut tidaklah bersifat absolut. Terdapat batasan-batasan yang diatur agar hak seseorang tidak melanggar hak orang lain. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Prinsip Proporsionalitas: Pembatasan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau moral publik.
2. Prinsip Legalitas: Setiap pembatasan terhadap hak berpendapat harus didasarkan pada undang-undang yang sah, bukan atas diskresi sepihak aparat.
3. Tanggung Jawab Moral: Pendapat yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur fitnah (defamation), penghasutan kekerasan, atau penyebaran kebencian berbasis SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Tantangan di Era Digital (UU ITE)

Di era modern, ruang berpendapat telah bergeser dari lapangan terbuka ke ranah digital. Hal ini memunculkan tantangan baru terkait implementasi dasar hukum tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali bersinggungan dengan kebebasan berpendapat. Meskipun UU ITE bertujuan mengatur ketertiban di dunia maya, publik harus tetap kritis dan memahami batasan antara kritik yang membangun dengan tindak pidana siber seperti pencemaran nama baik agar tetap terlindungi secara hukum.

Memastikan Suara Anda Tetap Terlindungi Secara Hukum

Memahami dasar hukum tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah langkah awal untuk menjadi warga negara yang cerdas dan berdaya. Indonesia telah menyediakan kerangka regulasi yang cukup kuat, mulai dari UUD 1945 hingga undang-undang sektoral, untuk menjamin bahwa setiap suara memiliki tempat dalam pembangunan bangsa. Namun, kekuatan hukum ini sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menggunakannya secara bertanggung jawab dan bagaimana negara secara konsisten menegakkannya tanpa tebang pilih.

Vonis akhirnya adalah kebebasan berpendapat bukan hanya hak, melainkan kewajiban moral untuk menjaga kewarasan demokrasi. Selama penyampaian pendapat dilakukan berdasarkan fakta, mengikuti prosedur hukum yang ada di UU Nomor 9 Tahun 1998, dan menghormati hak asasi orang lain, maka hukum akan selalu menjadi perisai bagi Anda. Mari terus merawat ruang dialog yang sehat demi kemajuan Indonesia yang lebih inklusif dan transparan di masa depan.