Apa Dasar Hukum Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit di Indonesia

Mengetahui apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit merupakan kewajiban bagi setiap manajemen fasilitas kesehatan, praktisi sanitarian, maupun masyarakat umum yang peduli terhadap standar pelayanan medis. Rumah sakit bukan sekadar tempat pengobatan, melainkan ekosistem kompleks yang memiliki risiko kontaminasi biologis, kimiawi, hingga radiologis yang sangat tinggi. Tanpa adanya payung hukum yang kuat, aktivitas di dalam rumah sakit justru berpotensi menjadi sumber penularan penyakit baru (infeksi nosokomial) atau pencemaran lingkungan yang berdampak luas pada ekosistem di sekitarnya.

Di Indonesia, pemerintah telah menyusun rangkaian regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa setiap inci area rumah sakit memenuhi standar kesehatan lingkungan yang layak. Pemahaman mendalam mengenai aturan ini tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan administrasi demi akreditasi, tetapi lebih kepada perlindungan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat. Artikel ini akan membedah secara rinci mengenai hierarki aturan yang menjadi fondasi operasional sanitasi dan kesehatan lingkungan di unit pelayanan kesehatan milik negara maupun swasta.

Landasan Hukum Utama Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit di Indonesia

Jika kita berbicara mengenai apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit, maka rujukan tertinggi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini merupakan regulasi Omnibus Law yang mencabut dan menyatukan berbagai aturan kesehatan sebelumnya, termasuk aspek kesehatan lingkungan di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes). Dalam UU ini ditekankan bahwa setiap pengelola tempat umum, termasuk rumah sakit, wajib menyelenggarakan kesehatan lingkungan untuk mencegah gangguan kesehatan bagi manusia dan lingkungan.

Selain undang-undang tersebut, regulasi turunannya yang sangat krusial adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. PP ini memberikan definisi jelas mengenai standar baku mutu kesehatan lingkungan (SBMKL) serta persyaratan kesehatan yang mencakup media lingkungan seperti air, udara, tanah, pangan, serta sarana dan bangunan. Bagi rumah sakit, PP ini menjadi pedoman dalam menetapkan batas maksimal konsentrasi polutan atau parameter fisik yang diizinkan berada di lingkungan rumah sakit.

Hierarki Regulasi Sanitasi Medis

Untuk memudahkan pemahaman mengenai struktur hukum yang mengatur kesehatan lingkungan, kita dapat melihatnya dalam tingkatan berikut:

• Undang-Undang (UU): Menetapkan prinsip dasar hak atas kesehatan dan kewajiban institusi.
• Peraturan Pemerintah (PP): Memberikan arahan teknis skala nasional mengenai media lingkungan yang wajib dipantau.
• Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes): Memberikan petunjuk teknis operasional yang bersifat sangat spesifik untuk rumah sakit.
• Peraturan Daerah (Perda): Aturan tambahan yang menyesuaikan dengan kondisi geografis dan kearifan lokal masing-masing wilayah.

Spesifikasi Teknis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019

Bagi para praktisi di lapangan, jawaban paling operasional atas pertanyaan apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit adalah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Ini adalah kitab suci bagi para Sanitarian di rumah sakit karena di dalamnya diatur secara detail mengenai ambang batas dan prosedur teknis di setiap unit.

Permenkes ini mencakup pengaturan terhadap berbagai aspek, mulai dari penyehatan ruang bangunan, pencahayaan, penghawaan (ventilasi), hingga pengendalian kebisingan di ruang rawat inap. Sebagai contoh, rumah sakit diwajibkan memiliki sistem filtrasi udara yang mampu menyaring partikel berbahaya di ruang isolasi dan ruang operasi untuk mencegah transmisi lewat udara (airborne). Pengaturan suhu dan kelembaban juga diatur ketat untuk mencegah pertumbuhan jamur yang dapat memperburuk kondisi pasien dengan imun lemah.

Pengelolaan Limbah Medis Berdasarkan Aturan Terbaru

Aspek yang paling krusial dalam apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit adalah manajemen limbah. Rumah sakit menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seperti jarum suntik bekas, jaringan tubuh, sisa obat sitotoksik, hingga bahan kimia laboratorium. Pengelolaan limbah ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi turunannya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Setiap rumah sakit wajib memiliki Izin Pengelolaan Limbah B3 atau bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki izin resmi. Kelalaian dalam pengelolaan limbah ini bukan hanya berisiko pada sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat luas. Pemilahan limbah menggunakan warna kantong yang berbeda (kuning untuk infeksius, cokelat untuk farmasi, ungu untuk sitotoksik) adalah prosedur wajib yang tidak boleh ditawar.

"Kesehatan lingkungan rumah sakit adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan guna mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial di dalam lingkungan rumah sakit." - Kutipan Pasal 1 Permenkes 7/2019.

Standar Baku Mutu Air dan Udara Menurut Undang-Undang

Air dan udara adalah dua media yang paling cepat menyebarkan agen patogen di lingkungan rumah sakit. Dalam apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit, standar air bersih tidak hanya mengacu pada standar air minum biasa, tetapi juga air untuk kebutuhan khusus seperti hemodialisa (cuci darah) dan sterilisasi alat medis (CSSD). Air tersebut harus melalui proses pemurnian tambahan seperti Reverse Osmosis (RO) untuk memastikan tidak ada mineral atau mikroba yang dapat mengganggu prosedur medis.

Sedangkan untuk udara, regulasi mewajibkan adanya pemeliharaan rutin terhadap sistem Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC). Ruang isolasi untuk penyakit menular seperti Tuberkulosis (TB) wajib memiliki tekanan udara negatif agar udara dari dalam ruangan tidak keluar ke koridor, melainkan ditarik melalui filter HEPA sebelum dibuang ke lingkungan luar. Sebaliknya, ruang operasi membutuhkan tekanan positif untuk menjaga agar udara luar yang tidak steril tidak masuk ke dalam area steril saat pintu dibuka.

Konsekuensi Hukum Bagi Rumah Sakit yang Mengabaikan Standar Kesling

Kepatuhan terhadap apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit memiliki implikasi hukum yang sangat serius. Berdasarkan UU Kesehatan terbaru, pemerintah memiliki kewenangan untuk melakukan audit lingkungan secara berkala terhadap fasilitas kesehatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian standar, rumah sakit dapat diberikan peringatan tertulis, denda administratif, hingga penghentian sementara kegiatan operasional.

Selain itu, aspek kesehatan lingkungan juga menjadi poin besar dalam indikator penilaian akreditasi rumah sakit (KARS atau lembaga akreditasi lainnya). Tanpa adanya tata kelola kesehatan lingkungan yang baik, sebuah rumah sakit mustahil mendapatkan predikat akreditasi Paripurna. Hal ini tentu akan berdampak pada kerja sama dengan pihak asuransi seperti BPJS Kesehatan, yang mewajibkan status akreditasi tertentu sebagai syarat kemitraan.

• Sanksi Perdata: Gugatan dari pasien atau masyarakat yang merasa dirugikan akibat pencemaran lingkungan.
• Sanksi Pidana: Berlaku jika terjadi kelalaian berat yang menyebabkan kematian atau kerusakan lingkungan permanen.
• Sanksi Sosial: Penurunan kepercayaan masyarakat yang berujung pada penurunan jumlah kunjungan pasien.

Menjaga Integritas Fasilitas Kesehatan Melalui Kepatuhan Regulasi

Menjawab pertanyaan mengenai apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit membawa kita pada satu kesimpulan bahwa regulasi yang ada diciptakan untuk menjaga martabat rumah sakit sebagai tempat penyembuhan, bukan sumber masalah baru. Kepatuhan terhadap UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 66 Tahun 2014, dan Permenkes No. 7 Tahun 2019 adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam operasional medis modern.

Rekomendasi bagi para pengelola rumah sakit adalah dengan memperkuat tim kesehatan lingkungan (Sanitarian) dan memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan infrastruktur sanitasi. Investasi pada teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan dan sistem filtrasi udara yang canggih bukan sekadar biaya operasional, melainkan strategi mitigasi risiko hukum dan finansial di masa depan. Pada akhirnya, rumah sakit yang taat hukum akan menciptakan rasa aman bagi pasien, perlindungan bagi tenaga medis, dan kelestarian bagi lingkungan hidup di sekitarnya. Apa dasar hukum kesehatan lingkungan rumah sakit bukan hanya soal aturan tertulis, melainkan komitmen nyata terhadap kualitas hidup manusia.