Akibat Hukum Tidak Mencantumkan Dasar Hukum Gugatan Secara Jelas

Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, penyusunan surat gugatan merupakan langkah krusial yang menentukan nasib suatu perkara. Seorang penggugat atau kuasa hukumnya harus sangat teliti dalam merinci setiap poin dalam dokumen tersebut. Salah satu elemen yang sering kali menjadi perdebatan adalah fundamentum petendi atau dasar gugatan. Penting untuk dipahami bahwa akibat hukum tidak mencantumkan dasar hukum gugatan secara memadai dapat berujung pada penolakan perkara sebelum masuk ke pokok materi.

Surat gugatan yang baik tidak hanya berisi keluhan atau tuntutan semata, melainkan harus dibangun di atas fondasi hukum yang kokoh. Tanpa adanya penyebutan dasar hukum yang jelas, baik itu berupa pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) maupun peraturan perundang-undangan lainnya, posisi penggugat menjadi sangat rentan. Hal ini berkaitan erat dengan kepastian hukum dan hak bagi tergugat untuk melakukan pembelaan diri secara proporsional. Jika penggugat tidak menjelaskan mengapa ia berhak menuntut sesuatu, maka pengadilan akan kesulitan dalam menentukan kerangka hukum yang harus diterapkan dalam kasus tersebut.

Pentingnya Fundamentum Petendi dalam Anatomi Gugatan

Secara teoretis, surat gugatan terdiri dari tiga bagian utama: identitas para pihak, fundamentum petendi (posita), dan petitum (tuntutan). Fundamentum petendi sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan fakta atau kejadian (expositio) dan bagian yang menguraikan dasar hukum (rechtsgrond). Keduanya harus saling berkelindan untuk menciptakan narasi hukum yang logis.

Dalam sistem hukum kita, terdapat dua teori utama mengenai penyusunan posita, yaitu substantieringsleer dan individualiseringsleer. Indonesia cenderung menganut teori yang lebih fleksibel, namun tetap menuntut adanya kejelasan mengenai hubungan hukum antara para pihak. Jika penggugat hanya menceritakan kronologi kejadian tanpa menyebutkan aturan mana yang dilanggar, maka gugatan tersebut kehilangan roh hukumnya. Inilah mengapa penguasaan terhadap materi hukum materiil sangat mutlak diperlukan sebelum merancang surat gugatan.

Risiko Gugatan Dinyatakan Obscuur Libel atau Kabur

Dampak yang paling sering terjadi ketika sebuah gugatan tidak mencantumkan dasar hukum yang jelas adalah gugatan tersebut dikategorikan sebagai Obscuur Libel. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana surat gugatan dianggap kabur atau tidak jelas. Majelis hakim memiliki otoritas untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atau sering disingkat sebagai putusan NO.

• Ketidakjelasan Hubungan Hukum: Tanpa dasar hukum, hakim tidak bisa memverifikasi apakah peristiwa yang diceritakan merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH).
• Kontradiksi Antara Posita dan Petitum: Seringkali tuntutan (petitum) tidak berdasar pada posita yang ditulis, sehingga menciptakan kebingungan yuridis.
• Sulitnya Pembuktian: Dasar hukum berfungsi sebagai kompas dalam tahap pembuktian. Jika dasarnya tidak ada, maka alat bukti yang diajukan bisa dianggap tidak relevan.

"Gugatan yang tidak menyebutkan dasar hukum atau dasar hak (rechtsgrond) secara tegas dikategorikan sebagai gugatan yang kabur, karena tergugat akan sulit melakukan pembelaan terhadap dalil-dalil yang tidak berdasar hukum tersebut."

Perbandingan Gugatan yang Benar vs Gugatan yang Kabur

Untuk memudahkan pemahaman mengenai bagaimana akibat hukum tidak mencantumkan dasar hukum gugatan dapat mempengaruhi jalannya perkara, mari kita lihat perbandingan melalui tabel berikut ini:

Peranan Hakim dan Prinsip Iura Novit Curia

Mungkin muncul pertanyaan: Bukankah ada prinsip Iura Novit Curia yang berarti hakim dianggap tahu hukum? Mengapa penggugat tetap wajib mencantumkan dasar hukum? Secara normatif, hakim memang wajib menggali nilai-nilai hukum, namun dalam perkara perdata, hakim bersifat pasif. Artinya, hakim hanya memeriksa apa yang didalilkan oleh para pihak.

Jika penggugat gagal menyusun kerangka hukum dalam gugatannya, hakim tidak berkewajiban untuk "memperbaiki" gugatan tersebut. Justru jika hakim terlalu aktif membantu salah satu pihak dalam menyusun argumen hukumnya, hakim tersebut dapat dianggap tidak imparsial. Oleh karena itu, beban untuk menjelaskan dasar hukum tetap berada di pundak penggugat agar majelis hakim mendapatkan gambaran yang terang benderang mengenai kasus yang sedang diperiksa.

Upaya Hukum Jika Gugatan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Apabila Anda sudah terlanjur mengalami akibat hukum tidak mencantumkan dasar hukum gugatan berupa putusan NO, jangan berkecil hati. Berbeda dengan putusan yang ditolak (dimana pokok perkara sudah diperiksa), putusan NO berarti perkara belum diperiksa pokoknya. Penggugat masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki surat gugatan tersebut dan mendaftarkannya kembali ke pengadilan.

Namun, tentu saja hal ini membuang waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, revisi harus dilakukan secara menyeluruh. Pastikan setiap klaim fakta diikuti dengan dasar hukum yang presisi. Misalnya, jika Anda menggugat atas dasar wanprestasi, pastikan Pasal 1243 KUHPer dijelaskan secara eksplisit terkait keterlambatan atau kegagalan pemenuhan prestasi oleh pihak lawan.

Strategi Menyusun Gugatan yang Kuat dan Presisi

Menghindari risiko gugatan yang kabur memerlukan ketajaman analisis hukum sejak awal. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi peristiwa hukum secara jeli. Apakah ini masalah kontrak (perjanjian) atau masalah kerugian yang timbul tanpa adanya kontrak sebelumnya (PMH)? Pemilihan kategori ini sangat menentukan dasar hukum mana yang akan Anda cantumkan dalam fundamentum petendi.

Sebagai rekomendasi akhir, sangat disarankan untuk melakukan studi yurisprudensi terhadap kasus-kasus serupa yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung. Seringkali, pemaknaan dasar hukum dalam praktik persidangan berkembang mengikuti dinamika masyarakat. Dengan menyusun argumen yang sistematis, runtut, dan didukung oleh dasar hukum yang valid, Anda tidak hanya menyelamatkan perkara dari risiko ditolak secara formil, tetapi juga meningkatkan peluang kemenangan di atas meja hijau. Ingatlah bahwa memahami secara mendalam akibat hukum tidak mencantumkan dasar hukum gugatan adalah kunci keberhasilan bagi setiap praktisi hukum maupun pencari keadilan di Indonesia.