Alasan Mengapa Landasan Hukum Indonesia Dinamakan UUD 1945

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, Indonesia memerlukan fondasi yang kuat untuk mengatur tata kelola pemerintahan dan menjamin hak-hak warganya. Fondasi tersebut tertuang dalam sebuah naskah konstitusi yang kita kenal dengan sebutan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya secara spesifik mengenai mengapa landasan hukum Indonesia dinamakan Undang Undang Dasar 1945 dan bukan nama lain? Nama ini bukan sekadar label administratif, melainkan sebuah representasi dari identitas nasional, momentum sejarah, dan semangat kemerdekaan yang diraih dengan perjuangan panjang.

Secara terminologi, nama ini merujuk pada fungsi naskah tersebut sebagai hukum dasar (grundgesetz) yang disahkan pada tahun yang sama dengan proklamasi kemerdekaan. Dalam diskursus hukum tata negara, penamaan ini menjadi sangat penting karena membedakan konstitusi Indonesia dengan periode hukum lain yang sempat berlaku di tanah air, seperti Konstitusi RIS atau UUDS 1950. Pemilihan nama ini mencerminkan keinginan para pendiri bangsa untuk kembali ke jati diri bangsa yang asli setelah melalui masa penjajahan yang melelahkan.

Asal-usul Nama dan Sejarah Pembentukan UUD 1945

Proses pemberian nama ini tidak bisa dilepaskan dari peran Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Istilah "Undang-Undang Dasar" sendiri merupakan terjemahan dari bahasa Belanda Grondwet, yang secara harfiah berarti hukum dasar. Para pendiri bangsa memilih istilah ini untuk menegaskan bahwa dokumen ini adalah landasan paling bawah sekaligus paling tinggi dalam hierarki hukum di Indonesia.

Penggunaan angka "1945" di belakangnya berfungsi sebagai identitas waktu atau kronologis. Hal ini sangat krusial karena pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI secara resmi mengesahkan naskah tersebut sebagai konstitusi negara. Tanpa penyebutan tahun, akan terjadi kerancuan hukum, terutama mengingat Indonesia pernah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi dalam sejarahnya. Oleh karena itu, penyebutan tahun 1945 secara spesifik merujuk pada naskah yang lahir dari semangat revolusi kemerdekaan.

Peran BPUPKI dalam Merancang Naskah Dasar

BPUPKI, yang dibentuk pada 1 Maret 1945, memiliki tugas utama merancang dasar negara dan konstitusi. Dalam sidang-sidang yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, terjadi perdebatan hebat mengenai bentuk negara dan dasar filosofis yang akan dianut. Hasil dari diskusi panjang inilah yang kemudian dikristalisasi menjadi naskah yang kita kenal sekarang. Nama "Undang-Undang Dasar" dipilih untuk menunjukkan karakter formalitas dan otoritas tertinggi negara.

Pengesahan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945

Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan, PPKI mengadakan sidang untuk melengkapi struktur negara yang baru lahir. Salah satu agenda utamanya adalah menetapkan naskah konstitusi. Dengan disahkannya naskah ini pada tahun 1945, maka secara otomatis sebutan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi nama resmi yang melekat. Momentum ini menandai beralihnya status Indonesia dari wilayah jajahan menjadi negara hukum (rechtsstaat).

Makna Filosofis di Balik Penamaan Undang-Undang Dasar

Mengapa landasan hukum Indonesia dinamakan Undang Undang Dasar 1945 juga berkaitan erat dengan filosofi kedaulatan rakyat. Istilah "Undang-Undang" menunjukkan adanya aturan yang mengikat, sementara kata "Dasar" menegaskan bahwa aturan ini adalah hulu dari segala aturan. Segala peraturan perundang-undangan di bawahnya, seperti UU, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah, tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang termaktub dalam UUD 1945.

"Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, tetapi sebuah kontrak sosial yang lahir dari penderitaan dan cita-cita luhur sebuah bangsa untuk merdeka sepenuhnya."

Angka 1945 juga memiliki makna spiritual bagi bangsa Indonesia. Tahun tersebut dianggap sebagai tahun keramat yang menandai pecahnya belenggu kolonialisme. Dengan menyertakan angka tersebut, bangsa Indonesia selalu diingatkan pada nilai-nilai perjuangan, pengorbanan, dan semangat persatuan yang melandasi berdirinya Republik Indonesia.

Perbandingan Landasan Hukum dalam Sejarah Indonesia

Untuk memahami mengapa penamaan ini begitu spesifik, kita perlu melihat sejarah transisi hukum di Indonesia. Indonesia pernah menggunakan beberapa jenis konstitusi yang berbeda-beda tergantung pada situasi politik saat itu. Berikut adalah tabel perbandingan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas:

Melalui tabel di atas, terlihat bahwa nama Undang-Undang Dasar 1945 memiliki daya tarik ideologis yang sangat kuat. Meskipun sempat digantikan, bangsa Indonesia memilih untuk kembali ke UUD 1945 karena dianggap paling sesuai dengan jiwa bangsa (volksgeist) dan Pancasila.

Fungsi UUD 1945 sebagai Sumber Hukum Tertinggi

Setelah mengetahui alasan penamaannya, penting juga untuk memahami fungsinya. Sebagai landasan hukum Indonesia, UUD 1945 memiliki beberapa peran krusial yang tidak bisa digantikan oleh aturan lain:

• Alat Kontrol: Mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
• Pengatur Kekuasaan: Membagi kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar tidak terjadi absolutisme.
• Penentu Hak dan Kewajiban: Menjadi jaminan bagi warga negara dalam mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia.
• Simbol Kedaulatan: Menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang mandiri dan terstruktur.

Tanpa adanya UUD 1945, arah pembangunan hukum di Indonesia akan kehilangan nakhoda. Itulah sebabnya setiap amandemen yang dilakukan (sebanyak empat kali antara 1999-2002) tetap mempertahankan nama asli "Undang-Undang Dasar 1945" dengan tambahan keterangan amandemen, guna menjaga kontinuitas sejarah.

Relevansi Konstitusi 1945 dalam Dinamika Hukum Modern

Di era modern saat ini, pertanyaan mengenai mengapa landasan hukum Indonesia dinamakan Undang Undang Dasar 1945 masih sangat relevan. Nama ini menjadi pengingat bahwa meskipun zaman berubah dan teknologi berkembang, prinsip dasar negara tidak boleh goyah. Konstitusi kita telah terbukti mampu beradaptasi melalui mekanisme amandemen tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Nama tersebut membawa beban moral bagi setiap pemimpin negara untuk tetap setia pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

Sebagai warga negara yang baik, memahami esensi di balik nama konstitusi kita adalah langkah awal dalam menghargai kedaulatan bangsa. UUD 1945 bukan sekadar teks beku dari masa lalu, melainkan dokumen hidup yang terus menaungi perjalanan bangsa menuju masa depan yang lebih adil dan makmur. Oleh karena itu, menjaga kelestarian nilai-nilai di dalam mengapa landasan hukum Indonesia dinamakan Undang Undang Dasar 1945 adalah tugas kolektif kita semua demi tegaknya supremasi hukum di tanah air.