Alokasi Anggaran APBN Harus Mempunyai Dasar Hukum yang Kuat

Dalam sistem pemerintahan yang demokratis dan berlandaskan hukum, setiap rupiah yang keluar dari kas negara wajib memiliki justifikasi yang jelas. Prinsip ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebuah amanat konstitusi yang mendasar. Secara fundamental, alokasi anggaran APBN harus mempunyai dasar hukum agar setiap kebijakan fiskal yang diambil pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Tanpa landasan hukum yang sah, penggunaan dana publik dapat dikategorikan sebagai tindakan ilegal yang mencederai prinsip transparansi.

Pengelolaan keuangan negara di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai regulasi, mulai dari level tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar hingga peraturan teknis di bawahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi sumber daya nasional dilakukan secara adil, efisien, dan efektif. Ketika kita berbicara mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita sedang membicarakan instrumen utama pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, yang mana setiap pos pengeluarannya harus melewati mekanisme legislasi yang panjang dan komprehensif.

Alokasi Anggaran APBN Harus Mempunyai Dasar Hukum sebagai Pilar Akuntabilitas

Keberadaan landasan hukum dalam APBN merupakan manifestasi dari fungsi kontrol parlemen terhadap eksekutif. Dalam praktiknya, alokasi anggaran APBN harus mempunyai dasar hukum yang tertuang dalam Undang-Undang APBN yang disahkan setiap tahunnya oleh DPR. Proses ini memastikan bahwa pemerintah tidak bisa menggunakan uang negara secara sepihak tanpa persetujuan wakil rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip no taxation without representation, di mana setiap pengeluaran yang bersumber dari pajak rakyat harus disetujui oleh lembaga representatif.

Ada beberapa alasan krusial mengapa legalitas ini tidak bisa ditawar. Pertama, dasar hukum memberikan kepastian mengenai batasan pengeluaran (pagu) yang boleh dilakukan oleh setiap kementerian atau lembaga. Kedua, dasar hukum menetapkan prioritas nasional, sehingga anggaran tidak dihamburkan untuk program-program yang tidak memiliki relevansi dengan tujuan pembangunan jangka menengah dan panjang. Terakhir, keberadaan undang-undang menjadi alat bukti primer bagi lembaga pemeriksa seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam melakukan audit kepatuhan.

Landasan Konstitusional Pengelolaan Keuangan

Jika kita merujuk pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Frasa "ditetapkan dengan undang-undang" menegaskan secara eksplisit bahwa alokasi anggaran APBN harus mempunyai dasar hukum yang setingkat dengan produk legislasi nasional.

"Setiap penggunaan anggaran yang tidak didasarkan pada regulasi yang sah merupakan pelanggaran terhadap prinsip due process of law dalam tata kelola fiskal negara."

Mekanisme dan Hierarki Hukum dalam Penganggaran

Untuk memahami bagaimana anggaran dialokasikan, kita perlu melihat hierarki regulasi yang menaunginya. Selain UU APBN tahunan, terdapat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Keduanya berfungsi sebagai payung hukum besar yang mengatur cara kerja sistem fiskal kita. Dengan adanya kerangka hukum yang berlapis, risiko tumpang tindih anggaran atau alokasi fiktif dapat diminimalisir secara signifikan.

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa setiap tahapan penganggaran memiliki jangkar hukumnya masing-masing. Tanpa koordinasi antar regulasi ini, struktur ekonomi negara bisa goyah akibat ketidakpastian pendanaan pada sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Oleh karena itu, konsistensi dalam menerapkan aturan adalah kunci keberhasilan pembangunan.

Mencegah Praktik Korupsi Melalui Legalitas Fiskal

Salah satu alasan terkuat mengapa alokasi anggaran APBN harus mempunyai dasar hukum adalah untuk menutup celah korupsi. Dalam hukum administrasi negara, dikenal asas legalitas yang menyatakan bahwa aparat pemerintah hanya boleh bertindak jika ada dasar hukum yang memberikannya wewenang. Jika seorang menteri atau kepala lembaga mengeluarkan dana tanpa ada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang didasarkan pada undang-undang, maka tindakan tersebut secara otomatis masuk dalam ranah penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks modern, sistem e-budgeting juga sudah diintegrasikan dengan aturan hukum yang ada. Setiap entri data dalam sistem penganggaran elektronik harus merujuk pada kode rekening dan dasar hukum yang sesuai. Hal ini mencegah adanya "penumpang gelap" dalam anggaran yang sering kali muncul di tengah jalan tanpa perencanaan yang matang dan legalitas yang jelas.

Dinamika Perubahan Anggaran dan Dasar Hukum Perubahannya

Ekonomi adalah entitas yang dinamis. Seringkali terjadi kondisi darurat seperti pandemi atau krisis global yang memaksa pemerintah mengubah haluan anggaran di tengah tahun berjalan. Namun, dalam kondisi darurat sekalipun, prinsip bahwa alokasi anggaran APBN harus mempunyai dasar hukum tetap berlaku. Pemerintah tidak bisa mengubah anggaran secara sembunyi-sembunyi. Mekanisme yang digunakan adalah melalui APBN-Perubahan (APBN-P).

Jika kondisi sangat mendesak dan DPR tidak sempat bersidang, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Contoh nyatanya adalah saat pandemi COVID-19, di mana pemerintah mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020. Ini membuktikan bahwa dalam keadaan krisis sekalipun, supremasi hukum tetap dijunjung tinggi sebagai syarat mutlak penggunaan dana publik.

• Transparansi: Publik dapat mengetahui ke mana arah kebijakan ekonomi negara.
• Kepastian: Sektor swasta dan investor mendapatkan jaminan stabilitas fiskal.
• Perlindungan: Melindungi pejabat pengelola keuangan dari tuntutan hukum selama bekerja sesuai regulasi.
• Evaluasi: Memudahkan proses audit oleh lembaga independen dan internal.

Menjaga Marwah Keuangan Negara Melalui Kepatuhan Konstitusional

Pada akhirnya, kewajiban bahwa alokasi anggaran APBN harus mempunyai dasar hukum adalah benteng terakhir dalam menjaga marwah keuangan negara. Tanpa hukum, anggaran negara hanyalah angka-angka yang rentan dimanipulasi untuk kepentingan kelompok tertentu. Penegakan aturan ini memastikan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan dari keringat rakyat kembali dalam bentuk manfaat yang terukur dan terlindungi oleh payung hukum yang sah.

Pandangan masa depan kita harus diarahkan pada sinkronisasi regulasi yang lebih lincah namun tetap kokoh. Transformasi digital dalam penganggaran harus dibarengi dengan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan mendesak tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas. Masyarakat, sebagai stakeholder utama, perlu terus mengawasi apakah alokasi anggaran yang diumumkan benar-benar selaras dengan dasar hukum yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap hukum bukan hanya soal administratif, melainkan soal integritas bangsa dalam mengelola amanah finansial rakyat.