Dasar Hukum Kedaulatan Hukum Indonesia Secara Mendalam

Indonesia merupakan negara yang dengan tegas menyatakan identitasnya sebagai negara hukum. Prinsip ini bukan sekadar jargon politik, melainkan pondasi fundamental yang mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana hak-hak warga negara dilindungi. Secara teoritis, kedaulatan hukum atau nomokrasi menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang mengikat seluruh elemen bangsa, mulai dari rakyat biasa hingga pemegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan.

Memahami dasar hukum kedaulatan hukum di Indonesia memerlukan penelusuran mendalam terhadap konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebelum amandemen, konsep negara hukum sering kali masih tumpang tindih dengan kekuasaan absolut (Machtstaat). Namun, melalui serangkaian reformasi konstitusi, Indonesia kini secara eksplisit mengadopsi prinsip Rechtsstaat yang modern dan demokratis, di mana hukum menjadi panglima dalam setiap pengambilan keputusan publik.

Dasar Hukum Kedaulatan Hukum dalam Konstitusi Indonesia

Pilar utama yang menjadi bukti otentik bahwa Indonesia menganut teori kedaulatan hukum terletak pada naskah konstitusi. Dalam struktur hukum nasional, UUD 1945 menduduki posisi puncak sebagai grundnorm atau norma dasar yang menjadi sumber bagi seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Tanpa landasan yang jelas di dalam konstitusi, kedaulatan hukum hanya akan menjadi konsep abstrak tanpa kekuatan mengikat.

1. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

Ini adalah pasal yang paling fundamental dalam menjelaskan status Indonesia sebagai negara hukum. Setelah amandemen ketiga, pasal ini berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Penegasan ini sangat krusial karena sebelumnya prinsip negara hukum hanya ditemukan dalam bagian Penjelasan UUD 1945 yang secara yuridis memiliki derajat lebih rendah dibanding batang tubuh. Dengan masuknya kalimat ini ke dalam pasal utama, maka kedaulatan hukum menjadi kewajiban konstitusional yang mutlak.

2. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

Aspek penting dari kedaulatan hukum adalah kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Pasal ini menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang kebal hukum, yang merupakan inti dari kedaulatan hukum itu sendiri.

3. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945

Pasal ini memberikan jaminan hak asasi manusia yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Kehadiran kata kepastian hukum yang adil menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya harus ada (formal), tetapi juga harus adil (material).

Analisis Perbandingan Teori Kedaulatan

Untuk memahami mengapa Indonesia memilih kedaulatan hukum, kita perlu melihat perbandingannya dengan teori kedaulatan lainnya. Di Indonesia, kedaulatan hukum berjalan beriringan dengan kedaulatan rakyat. Hal ini menciptakan sistem di mana rakyat berdaulat, namun pelaksanaan kedaulatan tersebut dibatasi dan diatur oleh hukum agar tidak terjadi tirani mayoritas.

Integrasi antara kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum menjadikan Indonesia sebagai negara Demokrasi Konstitusional. Artinya, kehendak rakyat yang disalurkan melalui pemilu tetap harus tunduk pada koridor hukum yang berlaku, termasuk perlindungan terhadap hak minoritas yang dijamin oleh konstitusi.

"Hukum tidak boleh hanya sekadar menjadi alat kekuasaan (instrument of power), tetapi hukum harus menjadi pembatas bagi kekuasaan itu sendiri (limitation of power). Inilah esensi sejati dari nomokrasi di Indonesia."

Ciri Utama Implementasi Kedaulatan Hukum di Indonesia

Teori kedaulatan hukum yang dianut Indonesia memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan konsep Rule of Law di negara Anglo-Saxon atau Rechtsstaat di negara-negara Eropa Kontinental. Berikut adalah beberapa ciri utamanya:

• Supremasi Hukum: Tidak ada kekuasaan di atas hukum. Semua kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas (asas legalitas).
• Independensi Kekuasaan Kehakiman: Hakim harus bebas dari intervensi eksekutif maupun legislatif dalam memutus perkara demi tegaknya keadilan.
• Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Hukum ada untuk melindungi hak-hak dasar manusia, bukan untuk menindasnya.
• Prinsip Check and Balances: Adanya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 adalah manifestasi nyata kedaulatan hukum.

Hubungan Antara Pancasila dan Kedaulatan Hukum

Membahas dasar hukum kedaulatan hukum di Indonesia tidak lengkap tanpa menyinggung Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara filosofis, kedaulatan hukum di Indonesia dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Ini berarti hukum di Indonesia tidak boleh bersifat sekuler murni atau liberal murni, melainkan harus selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa.

Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Kedaulatan hukum juga tercermin dalam tata urutan peraturan yang sistematis. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 (yang telah diubah), struktur hukum kita adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR).
3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
7. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota.

Sistem hierarki ini memastikan bahwa tidak ada peraturan di tingkat bawah yang boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, dengan UUD 1945 sebagai puncak dari segala aturan hukum di tanah air.

Tantangan dan Masa Depan Supremasi Hukum di Indonesia

Meskipun secara normatif Indonesia memiliki dasar hukum kedaulatan hukum yang sangat kuat, dalam tataran empiris atau praktik lapangan, tantangan besar masih sering ditemukan. Masalah seperti korupsi yudisial, intervensi politik dalam proses hukum, serta akses keadilan yang belum merata bagi masyarakat kecil masih menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi bangsa ini.

Di era digital, kedaulatan hukum juga menghadapi tantangan baru berupa keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Transformasi hukum menjadi krusial agar aturan yang ada tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar yang tertuang dalam UUD 1945. Penguatan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, serta peningkatan integritas hakim, merupakan kunci utama agar kedaulatan hukum tidak hanya menjadi teks mati di atas kertas.

Menakar Relevansi Kedaulatan Hukum dalam Pembangunan Nasional

Vonis akhir terhadap sistem ketatanegaraan kita menunjukkan bahwa kedaulatan hukum adalah harga mati bagi kemajuan bangsa. Tanpa hukum yang berdaulat, pembangunan ekonomi akan rapuh karena ketiadaan kepastian investasi, dan kehidupan sosial akan kacau karena ketiadaan perlindungan hak. Indonesia telah memilih jalur yang tepat dengan menempatkan hukum sebagai panglima, namun komitmen ini harus terus dijaga oleh setiap generasi.

Penting bagi setiap warga negara untuk tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menjalankan kewajiban hukum sebagai bentuk dukungan terhadap supremasi hukum. Kedepannya, sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah serta digitalisasi sistem peradilan diharapkan mampu memperkuat dasar hukum kedaulatan hukum sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia benar-benar dapat terwujud secara nyata dan transparan.