Dasar Hukum Kewajiban Warga Negara Menjunjung Hukum dan Pemerintahan

Menjadi bagian dari sebuah kedaulatan negara bukan sekadar tentang memperoleh perlindungan atau menikmati fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Lebih dari itu, eksistensi seorang individu sebagai warga negara membawa konsekuensi yuridis yang bersifat imperatif atau memaksa. Salah satu aspek fundamental yang sering menjadi pembahasan dalam diskursus hukum tata negara adalah dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan yang menjadi tiang penyangga stabilitas nasional.

Kesadaran hukum seringkali dianggap sebagai beban, padahal jika ditelisik lebih dalam, kepatuhan terhadap hukum adalah bentuk proteksi bagi hak-hak individu itu sendiri. Tanpa adanya kewajiban untuk menjunjung hukum, tatanan sosial akan runtuh dan digantikan oleh hukum rimba yang menguntungkan pihak yang kuat secara posisi atau materi. Oleh karena itu, memahami landasan konstitusional dan operasional dari kewajiban ini sangat krusial agar masyarakat tidak hanya menuntut hak, tetapi juga menunaikan kewajiban demi kepentingan bersama.

Landasan Konstitusional Utama Pasal 27 Ayat 1 UUD 1945

Pilar utama yang menjadi dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan di Indonesia adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Bunyi pasal ini mengandung dua makna krusial yang saling bertautan.

Pertama, adanya prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum. Hal ini menjamin bahwa tidak ada satu pun warga negara, baik itu pejabat publik maupun rakyat biasa, yang kebal terhadap hukum. Kedua, frasa “wajib menjunjung hukum dan pemerintahan” menegaskan bahwa kepatuhan bukanlah pilihan (opsional), melainkan perintah konstitusi. Menjunjung di sini berarti menghormati, menaati, dan menjaga integritas institusi hukum serta jalannya roda pemerintahan yang sah.

Interpretasi Makna Menjunjung Pemerintahan

Mungkin banyak yang bertanya, apa maksud dari “menjunjung pemerintahan”? Dalam konteks hukum tata negara, menjunjung pemerintahan berarti mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi negara selama hal tersebut dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Ini mencakup kepatuhan terhadap kebijakan administratif, partisipasi dalam proses demokrasi, serta tidak melakukan tindakan-tindakan destruktif yang dapat melumpuhkan stabilitas pemerintahan yang sah secara konstitusional.

Pemerintahan dalam hal ini merujuk pada institusi-institusi negara yang menjalankan mandat undang-undang untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Ketika seorang warga negara menaati peraturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, atau menghormati putusan pengadilan, mereka secara tidak langsung telah menjalankan dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan secara konkret di lapangan.

Urgensi Kepatuhan Hukum dalam Mewujudkan Supremasi Hukum

Tanpa implementasi dari dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan, konsep negara hukum (rechtstaat) yang dianut Indonesia hanya akan menjadi slogan hampa. Kepatuhan masyarakat adalah energi utama bagi berjalannya sistem hukum. Jika masyarakat secara kolektif mengabaikan hukum, maka penegak hukum akan kewalahan, dan ketidakpastian hukum akan meningkat yang berujung pada penurunan kepercayaan publik (public distrust).

Supremasi hukum menuntut agar hukum diletakkan pada posisi tertinggi. Namun, posisi tinggi ini hanya bisa dicapai jika ada budaya hukum yang baik di tingkat akar rumput. Budaya hukum ini lahir dari pemahaman bahwa hukum ada untuk menciptakan ketertiban, bukan untuk mengekang kebebasan. Ketika warga negara menjunjung hukum, mereka sebenarnya sedang membangun ekosistem yang aman bagi diri mereka sendiri untuk menjalankan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya.

“Hukum tidak akan memiliki kekuatan jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat untuk mematuhinya. Kekuatan sebuah aturan terletak pada sejauh mana ia dihormati oleh subjek hukumnya.”

Selain itu, kepatuhan terhadap pemerintahan yang sah juga berfungsi untuk menjaga keberlangsungan pelayanan publik. Bayangkan jika warga negara secara massal menolak mematuhi aturan pemerintah dalam hal kesehatan saat pandemi atau menolak membayar pajak. Hal ini akan menyebabkan lumpuhnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Oleh sebab itu, dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan memiliki dimensi sosial-ekonomi yang sangat luas.

Tantangan dalam Menjalankan Kewajiban Menjunjung Hukum

Meskipun dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan sudah sangat jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah adanya persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum (selective enforcement). Ketika masyarakat melihat adanya praktik tebang pilih dalam penegakan hukum, motivasi untuk menjunjung tinggi hukum cenderung menurun.

Selain itu, minimnya literasi hukum di kalangan masyarakat luas juga menjadi kendala. Banyak warga negara yang tidak mengetahui secara detail apa saja kewajiban mereka menurut undang-undang. Hal ini seringkali berujung pada pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan dan sosialisasi hukum secara masif menjadi syarat mutlak agar Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidak sekadar menjadi teks mati.

• Korupsi dan Nepotisme: Praktik ini merusak kepercayaan warga terhadap integritas pemerintahan.
• Ketimpangan Sosial: Merasa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
• Disinformasi: Penyebaran berita bohong yang memicu pembangkangan sipil tanpa dasar yang jelas.
• Kurangnya Teladan: Pejabat publik yang tidak memberikan contoh kepatuhan hukum yang baik.

Untuk mengatasi hal ini, sinergi antara pemerintah sebagai penyelenggara negara dan warga negara sebagai subjek hukum harus diperkuat. Pemerintah wajib menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, sementara warga negara wajib tetap kritis namun tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Menjunjung hukum tidak berarti diam terhadap ketidakadilan, melainkan melawan ketidakadilan tersebut melalui jalur hukum yang tersedia.

Peran Lembaga Yudikatif dan Eksekutif

Lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil. Di sisi lain, lembaga eksekutif harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dengan adanya kepastian hukum dari sisi negara, warga negara akan merasa lebih dihargai dalam menjalankan dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan.

Dampak Jangka Panjang Kepatuhan Hukum Nasional

Menjadikan hukum sebagai panglima dalam kehidupan bernegara akan membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi kemajuan bangsa. Ketika dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan diimplementasikan secara konsisten, maka stabilitas politik akan terjaga. Stabilitas ini merupakan prasyarat utama bagi masuknya investasi asing dan pertumbuhan ekonomi nasional. Investor cenderung memilih negara dengan tingkat kepastian hukum yang tinggi.

Selain itu, secara sosial, kepatuhan hukum menciptakan harmoni di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Hukum bertindak sebagai wasit yang adil dalam konflik kepentingan antar-kelompok. Dengan menjunjung tinggi hukum, potensi konflik horizontal dapat diminimalisir karena semua pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mekanisme hukum, bukan dengan kekuatan massa atau kekerasan.

Vonis akhir bagi kita semua adalah bahwa kewajiban menjunjung hukum bukan sekadar perintah undang-undang, melainkan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup sebagai sebuah bangsa yang beradab. Kegagalan dalam menjunjung hukum adalah langkah awal menuju disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, komitmen untuk mematuhi dasar hukum kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintahan harus dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dan dilakukan secara konsisten setiap hari demi masa depan Indonesia yang lebih baik.