Dasar Hukum Pemerintah Daerah MOU dengan Swasta Secara Lengkap

Dalam dinamika pembangunan daerah di Indonesia, kolaborasi antara sektor publik dan privat menjadi mesin penggerak yang sangat krusial. Banyak orang bertanya, dasar hukum pemerintah daerah MOU dengan swasta apakah sudah diatur secara spesifik dalam sistem perundang-undangan kita? Jawabannya adalah ya. Pemerintah telah menyediakan payung hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa kemitraan strategis ini memiliki landasan legalitas yang kuat, guna menghindari potensi penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi.

Memorandum of Understanding (MOU) atau Nota Kesepahaman sering kali dianggap sebagai pintu masuk utama bagi investasi swasta ke ranah pembangunan daerah. Namun, perlu dipahami bahwa MOU dalam konteks pemerintahan daerah bukanlah sekadar kertas formalitas. Ia adalah dokumen pra-kontrak yang mengawali Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK). Memahami hierarki regulasi yang mengatur hal ini akan membantu para pemangku kepentingan, baik dari sisi birokrasi maupun pelaku usaha, untuk bergerak dalam koridor hukum yang benar.

Landasan Konstitusional dalam UU Pemerintahan Daerah

Pilar utama yang menjadi dasar hukum pemerintah daerah MOU dengan swasta adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi UU. Di dalam UU ini, bab mengenai kerja sama daerah secara eksplisit memberikan kewenangan kepada Kepala Daerah untuk menjalin kemitraan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik.

Pasal 363 hingga Pasal 369 dalam UU No. 23/2014 menegaskan bahwa daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Lingkup kerja sama ini sangat luas, mulai dari penyediaan infrastruktur, pengembangan teknologi, hingga optimalisasi aset daerah. Keberadaan undang-undang ini memberikan legitimasi penuh bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) tidak dilarang untuk berbisnis atau bermitra dengan swasta, asalkan tetap dalam fungsi pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018

Jika UU No. 23/2014 adalah payung besarnya, maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah adalah panduan operasional teknisnya. PP ini mengatur secara detail mekanisme bagaimana sebuah kerja sama dimulai, diproses, hingga diakhiri. Dalam PP ini, kerja sama dengan pihak ketiga dikategorikan sebagai KSDPK.

Poin penting dalam PP 28/2018 meliputi:

• Objek Kerja Sama: Meliputi seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
• Subjek Kerja Sama: Mencakup badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan, maupun perseorangan.
• Prinsip Kerja Sama: Keselarasan, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan kepastian hukum.

"Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan dan tetap mengutamakan kepentingan nasional serta kebutuhan masyarakat lokal."

Mekanisme Teknis Berdasarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020

Untuk level implementasi yang lebih detail, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Regulasi ini adalah instrumen paling krusial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dalam menyusun draf MOU maupun Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Permendagri ini mengatur bahwa proses kerja sama harus melalui tahapan persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, hingga penandatanganan. Di sinilah istilah MOU atau Nota Kesepahaman didefinisikan sebagai dokumen awal yang bersifat non-binding (tidak mengikat secara materiil) namun memiliki kekuatan moral dan administratif untuk melanjutkan ke tahap PKS yang lebih detail dan mengikat secara hukum.

Perbedaan Antara MOU dan PKS dalam Kemitraan Daerah

Sering terjadi kerancuan di lapangan mengenai kedudukan MOU. Berdasarkan dasar hukum pemerintah daerah MOU dengan swasta, MOU hanyalah pintu gerbang. Seringkali, pihak swasta merasa sudah memiliki hak setelah menandatangani MOU, padahal secara legal-formal, hak dan kewajiban baru muncul secara eksplisit di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).

Dalam konteks audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), MOU tidak boleh mengandung konsekuensi finansial yang membebani APBD secara langsung tanpa adanya PKS yang didahului dengan kajian kelayakan (feasibility study). Oleh karena itu, bagi pelaku swasta, sangat penting untuk segera menindaklanjuti MOU ke tingkat PKS agar memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dalam melakukan investasi atau operasional di daerah.

Tahapan Pembuatan MOU yang Sah secara Hukum

Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh Pemda dan swasta agar MOU yang dibuat tidak cacat hukum:

1. Identifikasi Kebutuhan: Pemda menentukan bidang apa yang perlu dikerjasamakan (misalnya pengelolaan sampah atau pembangunan pasar).
2. Penjajakan: Pertemuan awal untuk menyamakan visi antara kedua belah pihak.
3. Penyusunan Draft: Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah (TKKSD) menyusun draf Nota Kesepahaman.
4. Legal Drafting: Verifikasi oleh Biro Hukum atau Bagian Hukum Pemda untuk memastikan tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya.
5. Penandatanganan: Dilakukan oleh Kepala Daerah dan pimpinan tertinggi badan usaha swasta.

Aspek Risiko dan Pengawasan dari Instansi Berwenang

Meskipun ada dasar hukum pemerintah daerah MOU dengan swasta yang jelas, risiko hukum tetap ada, terutama jika terdapat unsur gratifikasi atau benturan kepentingan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sering kali menyoroti proses KSDPK yang tidak transparan atau yang dilakukan tanpa melalui proses lelang/seleksi jika menyangkut penggunaan aset daerah atau dana publik.

Selain itu, keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga menjadi krusial. Dalam beberapa kasus, kerja sama yang membebani masyarakat atau berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama (multi-years) wajib mendapatkan persetujuan dari DPRD. Tanpa persetujuan legislatif, MOU atau PKS tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan jika digugat di kemudian hari.

Strategi Mitigasi dan Kepastian Investasi di Daerah

Sebagai langkah akhir, bagi para praktisi hukum maupun pelaku usaha yang ingin menjalin kemitraan, sangat disarankan untuk selalu merujuk pada regulasi terbaru. Jangan hanya terpaku pada UU Pemerintahan Daerah, tetapi juga perhatikan Peraturan Daerah (Perda) setempat yang mengatur tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah, karena setiap daerah mungkin memiliki kekhasan administratif tersendiri dalam implementasi dasar hukum pemerintah daerah MOU dengan swasta.

Kesimpulannya, pemerintah daerah memiliki legitimasi penuh untuk bermitra dengan swasta melalui instrumen MOU dan PKS. Payung hukumnya sudah sangat lengkap, mulai dari UU 23/2014, PP 28/2018, hingga Permendagri 22/2020. Namun, integritas dalam proses birokrasi tetap menjadi variabel penentu apakah kerja sama tersebut akan membawa manfaat nyata atau justru menjadi beban hukum di masa depan. Pastikan setiap draf kesepahaman telah melalui proses legal clearance yang ketat agar kemitraan yang dibangun bersifat sustainable dan menguntungkan kedua belah pihak dalam jangka panjang.