Dasar Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah Terbaru di Indonesia

Otonomi daerah merupakan instrumen vital dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Secara konseptual, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah menjadi fondasi agar distribusi kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah berjalan harmonis tanpa mencederai integritas nasional.

Memahami payung hukum otonomi bukan sekadar urusan administratif bagi birokrat, melainkan pengetahuan esensial bagi warga negara untuk mengawal transparansi pemerintahan. Sejak dimulainya era reformasi, Indonesia telah melakukan transformasi besar-besaran dari sistem yang sangat sentralistik menjadi desentralistik. Transformasi ini didorong oleh tuntutan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang sulit dicapai jika seluruh keputusan diambil di Jakarta. Mari kita bedah lebih dalam mengenai regulasi yang mengatur mekanisme ini.

Landasan Konstitusional dalam UUD 1945

Pilar utama dari seluruh regulasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum adanya amandemen, pengaturan mengenai daerah sangatlah terbatas. Namun, pasca-Amandemen Kedua pada tahun 2000, konstitusi kita memberikan pengakuan yang jauh lebih kuat terhadap keberadaan pemerintah daerah yang mandiri.

Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 merupakan pasal-pasal kunci yang menjadi dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di tingkat tertinggi. Dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Konstitusi juga menegaskan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

"Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat." — Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945.

Evolusi Undang-Undang Otonomi Daerah di Indonesia

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah berkali-kali melakukan perubahan regulasi setingkat undang-undang untuk mencari format desentralisasi yang paling ideal. Perubahan ini sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik nasional dan kebutuhan zaman. Berikut adalah tabel ringkasan perkembangan undang-undang yang pernah menjadi landasan otonomi daerah di tanah air.

Perlu dicatat bahwa UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah saat ini merupakan rujukan utama. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui UU No. 6 Tahun 2023 (sebagai penetapan Perpu Cipta Kerja) yang menyentuh aspek kemudahan investasi di daerah.

Pembagian Urusan Pemerintahan dalam UU 23/2014

Salah satu terobosan dalam dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah versi terbaru adalah klasifikasi urusan pemerintahan yang sangat jelas. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara kementerian di pusat dengan dinas di daerah. Urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan ini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan tidak diserahkan ke daerah. Meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Meskipun daerah memiliki otonomi, enam bidang ini tetap berada dalam kendali pusat demi menjaga kedaulatan negara.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Inilah inti dari otonomi daerah. Urusan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota. Urusan ini terbagi lagi menjadi:

• Urusan Wajib: Berkaitan dengan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum) dan non-pelayanan dasar (tenaga kerja, ketahanan pangan, lingkungan hidup).
• Urusan Pilihan: Urusan yang diprioritaskan oleh daerah berdasarkan potensi unggulan masing-masing, seperti pariwisata, pertanian, kelautan, dan industri.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Kewenangan ini melekat pada Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur serta bupati/walikota di wilayah masing-masing untuk menjaga kerukunan nasional dan memelihara ideologi Pancasila.

Sinkronisasi Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Otonomi tidak akan berjalan tanpa dukungan finansial. Oleh karena itu, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah juga berkaitan erat dengan aspek fiskal. Selain UU Pemerintahan Daerah, terdapat UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Undang-undang HKPD ini menyempurnakan aturan sebelumnya (UU No. 33 Tahun 2004) dengan tujuan menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan transparan. Melalui regulasi ini, pemerintah mengatur mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Tujuannya agar daerah tidak hanya bergantung pada transfer pusat, tetapi juga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi pajak dan retribusi daerah yang tidak membebani iklim investasi.

Prinsip money follows function diterapkan di sini, di mana setiap penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah harus dibarengi dengan penyerahan sumber pendanaan yang memadai. Tanpa kepastian hukum fiskal, otonomi hanya akan menjadi beban administrasi tanpa kemampuan eksekusi pembangunan yang nyata.

Menyongsong Era Baru Kemandirian Daerah Indonesia

Evolusi regulasi menunjukkan bahwa pemerintah terus berupaya menyempurnakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah agar sesuai dengan tantangan zaman. Di masa depan, tantangan otonomi tidak lagi hanya soal pembagian wewenang, melainkan digitalisasi birokrasi dan kemampuan daerah dalam melakukan adaptasi ekonomi hijau. Sinkronisasi antara regulasi pusat dan peraturan daerah (Perda) menjadi kunci agar tidak terjadi disharmoni hukum yang dapat menghambat pertumbuhan.

Kemandirian daerah yang sejati hanya bisa dicapai jika para pimpinan daerah memahami secara utuh batasan dan peluang yang diberikan oleh undang-undang. Dengan mematuhi koridor hukum yang berlaku, pemerintah daerah dapat berinovasi menciptakan kebijakan publik yang pro-rakyat sekaligus tetap selaras dengan visi nasional. Sebagai masyarakat, peran kita adalah memastikan bahwa penerapan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di wilayah masing-masing berjalan secara akuntabel demi terwujudnya kesejahteraan yang merata dari Sabang sampai Merauke.