Dasar Hukum Tugas dan Wewenang Lembaga Negara RI

Memahami dasar hukum tugas dan wewenang lembaga negara merupakan langkah krusial bagi setiap warga negara untuk memahami bagaimana roda pemerintahan dijalankan. Indonesia, sebagai negara hukum (rechtsstaat), mengatur seluruh tata kelola kekuasaannya melalui konstitusi tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tanpa landasan hukum yang jelas, sebuah lembaga akan kehilangan legitimasi dalam menjalankan fungsinya, yang pada akhirnya dapat memicu penyalahgunaan kekuasaan atau otoritarianisme.

Pasca-reformasi, struktur ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan fundamental melalui amandemen UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali. Perubahan ini menggeser paradigma dari pembagian kekuasaan (distribution of power) menjadi pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan prinsip checks and balances. Hal ini dilakukan agar setiap lembaga negara, baik di ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memiliki batasan yang jelas namun tetap dapat saling mengawasi satu sama lain demi kepentingan rakyat Indonesia.

Dasar Hukum Utama Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Secara hierarki, dasar hukum tugas dan wewenang lembaga negara bersumber langsung dari pasal-pasal dalam UUD 1945. Konstitusi ini menentukan siapa saja yang berhak memegang kekuasaan dan apa saja batasan yang mereka miliki. Sebelum amandemen, MPR merupakan lembaga tertinggi negara, namun kini posisi lembaga-lembaga tinggi negara berada dalam level yang setara (sejajar) di bawah konstitusi.

Landasan hukum ini tidak hanya memberikan hak, tetapi juga menetapkan kewajiban moral dan konstitusional bagi para pejabat publik. Setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden, setiap undang-undang yang disahkan oleh DPR, dan setiap putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung harus memiliki rujukan hukum yang valid agar tidak dinyatakan cacat prosedur atau inkonstitusional.

Eksistensi Lembaga Eksekutif: Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden memiliki cakupan wewenang yang sangat luas namun tetap dibatasi oleh mekanisme hukum. Dasar hukum tugas dan wewenang lembaga negara di ranah eksekutif ini tertuang dalam Pasal 4 sampai Pasal 16 UUD 1945.

• Kekuasaan Pemerintahan: Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Presiden memegang kekuasaan pemerintahan.
• Bidang Legislasi: Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR sesuai Pasal 5 ayat (1).
• Panglima Tertinggi: Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (Pasal 10).
• Hak Grasi dan Rehabilitasi: Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (Pasal 14 ayat 1).

"Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat." - Pasal 7C UUD 1945.

Lembaga Legislatif: Peran MPR, DPR, dan DPD

Lembaga legislatif di Indonesia menganut sistem bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang secara kolektif membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Masing-masing memiliki dasar hukum tugas dan wewenang lembaga negara yang spesifik untuk menjalankan fungsi representasi rakyat.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945, MPR memiliki wewenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR juga bertugas melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden serta hanya dapat memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar atas usul DPR.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang (Pasal 20). DPR memiliki tiga fungsi utama: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selain itu, anggota DPR dibekali dengan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat untuk memastikan pemerintah berjalan sesuai koridor hukum.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD lahir pasca-amandemen untuk mewakili aspirasi daerah di tingkat pusat. Wewenangnya diatur dalam Pasal 22D, meliputi pengajuan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dasar hukum tugas dan wewenang lembaga negara di bidang yudikatif diatur dalam Bab IX UUD 1945.

Kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat vital dalam sistem demokrasi modern Indonesia. MK berperan sebagai guardian of constitution (penjaga konstitusi). Jika ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, mereka dapat mengajukan judicial review ke MK.

Lembaga Audit dan Pengawas: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 23E UUD 1945. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Keberadaan BPK sangat penting untuk mencegah terjadinya korupsi dan memastikan anggaran negara digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sinergi dan Hubungan Antar Lembaga Negara

Meskipun memiliki dasar hukum tugas dan wewenang lembaga negara yang berbeda-beda, lembaga-lembaga ini tidak bekerja dalam isolasi. Sebaliknya, mereka terhubung dalam satu sistem tata kelola yang integratif. Sebagai contoh, dalam pembentukan Undang-Undang, DPR membutuhkan persetujuan bersama Presiden. Dalam pengangkatan Hakim Agung, MA membutuhkan usulan dari KY dan persetujuan DPR.

Prinsip checks and balances ini bertujuan untuk memastikan tidak ada satu lembaga pun yang menjadi terlalu dominan atau diktator. Jika Presiden mengeluarkan kebijakan yang melanggar undang-undang, DPR dapat menggunakan hak pengawasannya. Jika undang-undang yang dibuat DPR dan Presiden melanggar konstitusi, MK dapat membatalkannya. Inilah esensi dari demokrasi hukum yang sehat.

Kesimpulan

Memahami dasar hukum tugas dan wewenang lembaga negara adalah kunci untuk menyadari hak dan kewajiban kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Seluruh lembaga negara, mulai dari Presiden hingga Mahkamah Konstitusi, memiliki koridor hukum yang jelas dalam UUD 1945. Penegakan hukum yang konsisten terhadap wewenang ini akan melahirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Sebagai masyarakat, kita memiliki peran untuk terus mengawasi kinerja lembaga-lembaga tersebut agar tetap berada pada jalur konstitusionalnya. Dengan literasi hukum yang baik, kita dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menjaga marwah demokrasi dan memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercapai sesuai cita-cita luhur para pendiri bangsa.