Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana yang Berlaku

Dalam sistem peradilan di Indonesia, proses penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana merupakan fondasi utama yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak asasi individu. Hukum pidana tidak sekadar berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi lebih luas lagi sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. Memahami bagaimana seorang hakim memutus perkara pidana memerlukan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip yang membatasi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

Setiap putusan yang dijatuhkan dalam ruang sidang bukan hanya sekadar akhir dari sebuah proses litigasi, melainkan manifestasi dari nilai-nilai kemanusiaan yang terukur secara legalistik. Tanpa adanya pedoman yang baku, penegakan hukum berisiko menjadi subjektif dan tidak konsisten. Oleh karena itu, diskursus mengenai penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana selalu menjadi topik sentral, baik di kalangan akademisi hukum, praktisi, maupun masyarakat awam yang ingin memahami cara kerja sistem hukum nasional secara objektif.

Memahami Esensi Penjatuhan Pidana dalam Sistem Hukum

Penjatuhan pidana adalah pemberian nestapa oleh negara melalui putusan pengadilan terhadap seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Secara teoretis, pidana dijatuhkan bukan karena dendam, melainkan sebagai bentuk perlindungan bagi kepentingan umum. Dalam konteks modern, tujuan pemidanaan telah bergeser dari sekadar retributif (pembalasan) menuju ke arah rehabilitasi dan restorasi bagi pelaku maupun korban.

Ada beberapa teori besar yang melandasi mengapa pidana perlu dijatuhkan, antara lain:

• Teori Absolut (Retributif): Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.
• Teori Relatif (Tujuan): Pidana dijatuhkan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan (general prevention dan special prevention).
• Teori Integratif: Menggabungkan unsur pembalasan yang proporsional dengan tujuan perlindungan masyarakat dan perbaikan perilaku pelaku.

Dalam praktiknya, hakim di Indonesia seringkali menggunakan pendekatan integratif ini untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan memberikan efek jera tanpa mengabaikan aspek kemanusiaan. Namun, semua teori ini tidak dapat dijalankan tanpa mematuhi batasan-batasan yang ada dalam penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana.

Asas Legalitas Sebagai Pilar Utama Kepastian Hukum

Prinsip pertama yang menjadi nyawa dari hukum pidana adalah Asas Legalitas. Prinsip ini sering diidentikkan dengan adagium Latin Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali, yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan undang-undang yang mendahuluinya. Di Indonesia, asas ini tertuang secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP lama dan dipertegas kembali dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023).

Asas legalitas memiliki empat makna turunan yang sangat ketat:

1. Lex Scripta: Hukum pidana harus tertulis.
2. Lex Stricta: Hukum pidana harus ditafsirkan secara ketat dan melarang penggunaan analogi.
3. Lex Praevia: Hukum pidana tidak boleh berlaku surut (retroaktif).
4. Lex Certa: Rumusan undang-undang harus jelas dan tidak boleh ambigu.

Fungsi utama dari asas legalitas adalah melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Seseorang hanya boleh dipidana jika perbuatan yang dilakukannya sudah dinyatakan sebagai tindak pidana oleh undang-undang sebelum perbuatan itu dilakukan. Inilah yang menjamin kepastian hukum di mana masyarakat tahu mana yang dilarang dan mana yang diperbolehkan.

"Asas legalitas adalah pagar pembatas yang melindungi kebebasan individu dari intervensi kekuasaan negara yang tidak berdasar pada aturan tertulis."

Asas Kesalahan dalam Menentukan Pertanggungjawaban Pidana

Jika asas legalitas berbicara tentang perbuatannya, maka prinsip kedua, yaitu Asas Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld), berbicara tentang pelakunya. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana jika ia tidak memiliki kesalahan (culpability) dalam melakukan perbuatan tersebut. Kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua elemen utama: kemampuan bertanggung jawab dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan dapat dibedakan menjadi dua bentuk:

• Kesengajaan (Dolus): Pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatannya serta akibat yang ditimbulkannya.
• Kealpaan (Culpa): Pelaku kurang berhati-hati atau tidak menduga akan terjadinya akibat yang dilarang oleh hukum.
• Kemampuan Bertanggung Jawab: Kondisi psikis pelaku yang memungkinkan dirinya memahami nilai dari perbuatannya.

Asas kesalahan memastikan bahwa hukum pidana bersifat manusiawi. Misalnya, seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena adanya gangguan jiwa yang berat mungkin tidak dapat dijatuhi pidana karena ia dianggap tidak memiliki "kesalahan" secara hukum, melainkan dapat dikenakan tindakan perawatan.

Perbandingan Implementasi Antara Asas Legalitas dan Asas Kesalahan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan dan keterkaitan antara kedua prinsip ini, perhatikan tabel perbandingan di bawah ini:

Kombinasi dari kedua prinsip ini menghasilkan syarat mutlak pemidanaan: harus ada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Legalitas) dan dilakukan oleh orang yang memiliki kesalahan (Schuld). Tanpa salah satu dari keduanya, penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana tidak dapat dijalankan secara sah.

Peran Hakim dalam Menyeimbangkan Prinsip Hukum

Dalam persidangan, hakim memiliki peran sentral sebagai "mulut undang-undang" sekaligus penafsir nilai-kadang keadilan yang hidup di masyarakat. Hakim harus mampu membuktikan secara sistematis apakah unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan jaksa telah terpenuhi sesuai asas legalitas. Setelah itu, hakim beralih untuk memeriksa apakah ada alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

Tantangan terbesar muncul ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum (legalitas) dan keadilan substantif (hati nurani). Di sinilah integritas dan wawasan hukum seorang hakim diuji. Hakim tidak boleh hanya menjadi robot yang menerapkan teks undang-undang secara kaku, namun juga tidak boleh mengabaikan batasan-batasan hukum tertulis demi preferensi pribadi.

Pertimbangan dalam Penjatuhan Berat Ringannya Pidana

Setelah kedua prinsip tersebut terpenuhi, hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal ini meliputi:

• Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
• Cara melakukan tindak pidana dan dampak yang ditimbulkan.
• Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku.
• Sikap batin pelaku setelah melakukan perbuatan (menyesal atau tidak).
• Pemberian maaf dari korban atau keluarga korban.

Arah Baru Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Lahirnya KUHP Baru membawa paradigma baru dalam penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana. Salah satu perubahan signifikan adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat (Living Law) yang berdampingan dengan asas legalitas formal. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mulai bergerak menuju rekonsiliasi antara modernitas hukum Barat dengan nilai-nilai lokal nusantara.

Selain itu, sistem pemidanaan kini lebih mengutamakan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pidana penjara tidak lagi menjadi solusi tunggal untuk semua masalah kriminalitas. Alternatif seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan mulai dikedepankan untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman ringan, guna mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Menakar Keadilan Melalui Keseimbangan Asas

Pada akhirnya, efektivitas sistem peradilan kita sangat bergantung pada konsistensi penerapan penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana di setiap level penegakan hukum. Asas legalitas memberikan rasa aman bahwa tidak ada orang yang akan dihukum secara tiba-tiba tanpa dasar hukum yang jelas. Sementara itu, asas kesalahan memberikan ruang kemanusiaan agar hukuman hanya diberikan kepada mereka yang memang layak secara moral dan mental untuk memikulnya.

Masa depan hukum pidana Indonesia diharapkan dapat terus berevolusi tanpa meninggalkan akar prinsipil ini. Rekomendasi utama bagi para praktisi hukum adalah untuk selalu menyeimbangkan antara teks hukum dan konteks sosiologis di lapangan. Bagi masyarakat luas, memahami kedua prinsip ini adalah langkah awal untuk menjadi warga negara yang sadar hukum dan mampu mengawasi jalannya peradilan agar tetap berada pada jalur keadilan yang sebenar-benarnya. Penguatan literasi hukum mengenai penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana akan menjadi kunci terciptanya masyarakat yang demokratis dan tertib hukum di masa mendatang.