Dasar Hukum Pemerintah Daerah Melakukan MoU dengan Swasta

Dalam era otonomi daerah yang semakin dinamis, kolaborasi antara sektor publik dan privat menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas layanan publik. Banyak pihak bertanya-tanya, adakah dasar hukum pemerintah daerah melakukan mou dengan swasta? Pertanyaan ini sangat krusial karena setiap tindakan pejabat publik harus didasarkan pada asas legalitas agar tidak menimbulkan implikasi hukum di kemudian hari, seperti tuduhan penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana korupsi.

Secara garis besar, pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menjalin kemitraan dengan pihak ketiga, termasuk perusahaan swasta nasional maupun internasional. Kerjasama ini bertujuan untuk menutupi keterbatasan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) serta menghadirkan inovasi teknologi yang biasanya dimiliki oleh sektor privat. Namun, proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Terdapat hierarki perundang-undangan yang mengatur secara ketat bagaimana sebuah nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dimulai hingga dieksekusi menjadi perjanjian kerja sama yang mengikat secara hukum.

Landasan Konstitusional dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Pilar utama yang menjawab pertanyaan mengenai adakah dasar hukum pemerintah daerah melakukan mou dengan swasta adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini, tepatnya pada Pasal 363, disebutkan dengan jelas bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud mencakup daerah lain, pihak ketiga, serta lembaga atau pemerintah di luar negeri.

Pihak ketiga dalam konteks ini secara eksplisit mencakup sektor swasta. Kerjasama ini didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, dan saling menguntungkan. Pemerintah memberikan ruang bagi swasta untuk terlibat dalam penyediaan pelayanan publik yang belum maksimal dijalankan oleh birokrasi. Dengan adanya payung hukum setingkat Undang-Undang, maka legitimasi pemerintah daerah untuk menandatangani MoU dengan swasta sangatlah kuat, asalkan substansi kerja samanya masuk dalam urusan yang menjadi kewenangan daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 sebagai Panduan Teknis

Jika UU No. 23 Tahun 2014 memberikan mandat umum, maka Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah menjadi panduan teknis yang sangat mendetail. PP ini menjelaskan bahwa kerja sama daerah dengan pihak ketiga (KDPK) adalah upaya bersama yang dilakukan daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Berdasarkan PP ini, MoU atau Nota Kesepahaman biasanya diposisikan sebagai dokumen awal (pra-perjanjian). Di dalamnya diatur mengenai maksud dan tujuan, ruang lingkup kerja sama, serta jangka waktu berlakunya kesepahaman. Penting untuk dicatat bahwa MoU berbeda dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). MoU bersifat tidak mengikat secara penuh dalam hal finansial, namun menjadi dasar legal untuk melakukan studi kelayakan atau penjajakan lebih dalam sebelum masuk ke tahap kontrak yang lebih formal.

Objek Kerja Sama yang Diakui secara Hukum

Tidak semua urusan pemerintahan bisa dikerjasamakan dengan pihak swasta. Berdasarkan regulasi yang ada, objek kerja sama daerah dengan pihak ketiga meliputi:

• Penyediaan infrastruktur publik (seperti jalan, jembatan, dan pasar).
• Penyediaan pelayanan publik (seperti pengelolaan sampah, air bersih, dan transportasi).
• Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (pelatihan dan pendidikan).
• Pengembangan ekonomi lokal dan pariwisata.
• Teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung Smart City.

Setiap objek kerja sama ini harus dipastikan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan tidak memindahtangankan kewenangan pemerintahan yang bersifat absolut (seperti politik luar negeri, pertahanan, dan yustisi) kepada pihak swasta.

"Kerjasama daerah dengan pihak ketiga merupakan instrumen strategis untuk mengakselerasi pembangunan tanpa harus membebani fiskal daerah secara berlebihan, namun integritas tata kelola tetap menjadi syarat mutlak."

Mekanisme dan Tahapan Pelaksanaan MoU

Meskipun dasar hukumnya jelas, pemerintah daerah wajib mengikuti prosedur administratif agar MoU tersebut dianggap sah. Tahapan pertama adalah Pemetaan, di mana pemda mengidentifikasi urusan apa yang membutuhkan bantuan swasta. Setelah itu, dilakukan Penjajakan dengan pihak swasta yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

Langkah berikutnya adalah penyusunan draf MoU. Dalam draf ini, aspek Good Corporate Governance harus dikedepankan. Setelah draf disetujui oleh tim kerja sama daerah, barulah dilakukan penandatanganan oleh Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur). Perlu diingat bahwa setelah MoU ditandatangani, pemda biasanya memiliki waktu tertentu (misalnya 6 bulan hingga 1 tahun) untuk menindaklanjutinya menjadi PKS. Jika tidak ada tindak lanjut, maka MoU tersebut biasanya dianggap gugur secara otomatis.

Peran Permendagri Nomor 22 Tahun 2020

Untuk melengkapi PP No. 28 Tahun 2018, diterbitkan pula Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Regulasi ini memberikan format standar dokumen kerja sama, sehingga tidak ada lagi keraguan bagi birokrat di daerah dalam menyusun klausul-klausul hukum. Permendagri ini juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap kerja sama yang sedang berjalan.

Potensi Risiko Hukum dan Mitigasinya

Meskipun jawaban atas pertanyaan adakah dasar hukum pemerintah daerah melakukan mou dengan swasta adalah ada, namun risiko hukum tetap mengintai jika prosesnya tidak transparan. Salah satu risiko terbesar adalah adanya benturan kepentingan (conflict of interest) atau pemberian hak eksklusif yang merugikan keuangan negara. Oleh karena itu, setiap MoU harus melalui tinjauan dari bagian hukum sekretariat daerah atau didampingi oleh Kejaksaan melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) sebagai mitigasi risiko.

1. Transparansi Seleksi: Pastikan pemilihan mitra swasta dilakukan melalui proses yang kompetitif atau selektif sesuai aturan pengadaan barang dan jasa jika melibatkan anggaran negara.
2. Klausul Pembatalan: Setiap dokumen harus mencantumkan syarat-syarat pembatalan jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi).
3. Audit BPK: Seluruh dokumen kerja sama harus terdokumentasi dengan baik karena akan menjadi objek pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahunnya.

Menjaga Marwah Otonomi Lewat Sinergi Legal

Sebagai vonis akhir terhadap perdebatan mengenai legalitas kerja sama ini, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya diperbolehkan, tetapi justru didorong untuk berkolaborasi dengan sektor swasta. Eksistensi UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2018, dan Permendagri No. 22 Tahun 2020 adalah bukti konkret bahwa negara menyediakan koridor legal yang luas bagi terciptanya kemitraan publik-swasta. Kerangka hukum ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan tetap berada dalam jalur pencapaian tujuan nasional, yakni kesejahteraan umum.

Bagi pemerintah daerah, tantangannya kini bukan lagi pada pertanyaan adakah dasar hukum pemerintah daerah melakukan mou dengan swasta, melainkan bagaimana meningkatkan kapasitas SDM birokrasi dalam melakukan negosiasi dan pengawasan kontrak kerja sama. Di sisi lain, pihak swasta juga harus memahami regulasi ini agar dapat menawarkan proposal kerja sama yang kredibel dan sesuai dengan visi pembangunan daerah. Sinergi yang dilandasi kepatuhan hukum yang ketat akan menciptakan iklim investasi daerah yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di masa depan.