KBLI 2025 Berlaku: Waspada Risiko Keterlambatan Perizinan!

KBLI 2025 resmi berlaku, menggantikan KBLI 2020. Pelaku usaha wajib menyesuaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) mereka dalam enam bulan ke depan atau berisiko terhambatnya layanan administrasi dan perizinan.

KBLI 2025: Apa yang Berubah?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan KBLI 2025 melalui video sosialisasi di YouTube. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi, teknologi, dan model bisnis baru.

Aktivitas usaha seperti jasa intermediasi digital, konten kreator, aset kripto, hingga carbon capture kini memiliki klasifikasi yang lebih spesifik. KBLI 2025 juga mengacu pada ISIC Revision 5, standar internasional terbaru.

Mengapa KBLI Penting?

KBLI bukan hanya untuk keperluan statistik. KBLI menjadi dasar bagi berbagai rezim hukum lain, termasuk OSS (Online Single Submission), perizinan sektoral, pelaporan, hingga administrasi perseroan.

Kewajiban Penyesuaian KBLI

Pasal 5 Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025 mewajibkan seluruh pengguna KBLI untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru dalam waktu enam bulan sejak diundangkan. Pasal 6 menyatakan KBLI 2020 dicabut dan tidak berlaku sejak KBLI 2025 berlaku.

Setelah masa transisi berakhir, penggunaan KBLI lama tidak lagi memiliki dasar hukum. Pelaku usaha yang masih menggunakan KBLI lama berpotensi dianggap tidak sesuai ketentuan.

Penggunaan KBLI yang sudah dicabut dapat berdampak pada tertundanya layanan administratif seperti perubahan anggaran dasar, pembaruan data perseroan, hingga proses perizinan lanjutan.

Langkah Proaktif untuk Pelaku Usaha

Untuk menghindari masalah, pelaku usaha sebaiknya mengambil langkah proaktif. Berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Pastikan KBLI Sesuai dengan Kegiatan Usaha

Perusahaan perlu memastikan bahwa KBLI yang tercantum dalam Nomor Induk Berusaha (NIB) benar-benar mencerminkan kegiatan usaha yang dijalankan. Jangan hanya menyalin klasifikasi lama yang sudah tidak relevan.

2. Analisis Perubahan Kategori Usaha

Tidak semua KBLI memiliki padanan langsung. Bisnis berbasis digital atau platform kerap mengalami pergeseran kategori. Lakukan analisis mendalam atas karakter kegiatan usaha.

3. Pertimbangkan Konsekuensi Perizinan

Setiap perubahan KBLI berpotensi membawa konsekuensi pada perizinan berbasis risiko, kewajiban sertifikasi, hingga rezim pengawasan sektoral.

4. Lakukan Pembaruan KBLI Secepatnya

Pembaruan KBLI sebaiknya dilakukan sebelum ada agenda perubahan anggaran dasar, pembaruan data perseroan, atau transaksi korporasi.

Kepatuhan Hukum yang Efektif

KBLI 2025 menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak selalu berbentuk sanksi tertulis. Hambatan administratif dapat menjadi risiko nyata yang tidak bisa diabaikan.

Jaga Kelincahan Bisnis Anda

Bagi pelaku usaha, KBLI 2025 adalah bagian dari legal hygiene. Menyesuaikan KBLI sejak dini adalah langkah preventif agar roda perusahaan tetap berputar tanpa hambatan.