Anggapan yang Mendasari Lahirnya Sosiologi Hukum dalam Masyarakat

Memahami dunia hukum tidak cukup hanya dengan membaca tumpukan pasal dalam kitab undang-undang. Sejarah mencatat bahwa hukum memiliki dimensi yang jauh lebih luas daripada sekadar perintah penguasa. Fenomena inilah yang memicu lahirnya sebuah disiplin ilmu yang kita kenal sebagai sosiologi hukum. Secara mendasar, anggapan yang mendasari lahirnya sosiologi hukum adalah keyakinan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial di mana hukum itu berada. Hukum bukanlah entitas otonom yang steril, melainkan hasil dari interaksi, kebutuhan, dan konflik yang terjadi di tengah masyarakat.

Lahirnya disiplin ini merupakan sebuah respons kritis terhadap dominasi pemikiran positivisme hukum yang terlalu kaku. Pada abad ke-19, para ahli hukum mulai menyadari adanya jurang pemisah yang lebar antara law in books (hukum yang tertulis) dengan law in action (hukum yang dijalankan). Ketimpangan inilah yang mendorong perlunya pendekatan baru yang mampu menjelaskan mengapa hukum tertentu dipatuhi, mengapa hukum lainnya diabaikan, dan bagaimana struktur sosial membentuk wajah hukum itu sendiri.

Pergeseran Paradigma Hukum dari Teks ke Realitas Sosial

Sebelum sosiologi hukum mapan sebagai ilmu, dunia hukum didominasi oleh aliran analitis-positivistis. Aliran ini menganggap hukum sebagai sistem logis yang tertutup. Namun, para pemikir sosiologis berargumen bahwa hukum yang hanya dipandang secara normatif akan kehilangan relevansinya. Anggapan yang mendasari lahirnya sosiologi hukum adalah kesadaran bahwa hukum berfungsi untuk mengatur manusia, sehingga memahami manusia dan struktur sosialnya menjadi syarat mutlak dalam berhukum.

Pendekatan sosiologi hukum memberikan warna baru dengan menempatkan hukum sebagai salah satu variabel dalam sistem sosial yang luas. Ia tidak lagi dipandang sebagai perintah mutlak (command of the sovereign), melainkan sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup (living law). Inilah yang menjadi titik balik besar dalam sejarah pemikiran hukum modern.

Tiga Anggapan Utama di Balik Kelahiran Sosiologi Hukum

Ada beberapa asumsi fundamental yang menjadi motor penggerak bagi para intelektual untuk melahirkan cabang ilmu ini. Berikut adalah poin-poin krusialnya:

• Hukum Sebagai Gejala Sosial: Hukum dianggap sebagai fenomena yang diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia dalam kelompok sosial. Ia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan peradaban.
• Ketergantungan Hukum pada Struktur Sosial: Efektivitas hukum sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosialnya. Tanpa legitimasi sosiologis, sebuah undang-undang hanya akan menjadi macan kertas.
• Hukum Memiliki Fungsi Instrumental: Hukum dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial tertentu, baik itu untuk ketertiban, keadilan distribusi, maupun perubahan perilaku masyarakat.

Untuk memahami perbedaan mendalam antara cara pandang hukum konvensional dengan sosiologi hukum, mari perhatikan tabel perbandingan berikut ini:

Kontribusi Tokoh Klasik dalam Membentuk Fondasi Ilmu

Lahirnya sosiologi hukum tidak lepas dari peran para pemikir besar. Emile Durkheim, misalnya, menekankan pada keterkaitan antara tipe solidaritas masyarakat dengan jenis hukum yang berlaku (represif atau restitutif). Ia melihat hukum sebagai simbol nyata dari solidaritas sosial. Sementara itu, Max Weber mengkaji bagaimana rasionalitas hukum berkembang seiring dengan birokratisasi dalam masyarakat modern.

Di Amerika Serikat, Roscoe Pound memperkenalkan konsep Social Engineering. Ia beranggapan bahwa hukum harus digunakan secara sadar untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik. Pemikiran-pemikiran ini memperkuat posisi bahwa anggapan yang mendasari lahirnya sosiologi hukum adalah kebutuhan akan instrumen yang mampu menjembatani cita-cita hukum dengan kenyataan pahit di lapangan.

"Hukum bukan sekadar pasal-pasal yang kaku, melainkan sebuah energi sosial yang bergerak di antara kepentingan manusia yang saling bersinggungan." - Pandangan umum sosiolog hukum.

Mengapa Hukum Tidak Bisa Berdiri Sendiri?

Sebuah peraturan tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari perdebatan politik, desakan ekonomi, dan tuntutan budaya. Jika kita hanya melihat hukum dari sisi teks, kita akan gagal memahami mengapa sebuah undang-undang seringkali tidak berjalan efektif di daerah tertentu. Anggapan yang mendasari lahirnya sosiologi hukum adalah kenyataan bahwa ada kekuatan-kekuatan non-hukum yang sangat dominan dalam mempengaruhi penegakan hukum.

Faktor-faktor seperti strata sosial, kekuasaan, dan tradisi lokal seringkali lebih kuat daripada bunyi pasal itu sendiri. Sosiologi hukum hadir untuk membedah anatomi kekuatan tersebut sehingga pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih membumi dan aplikatif.

Hukum Sebagai Instrumen Pengendali dan Perubahan Sosial

Dalam perkembangannya, sosiologi hukum tidak hanya bersifat deskriptif (menjelaskan apa yang terjadi), tetapi juga preskriptif dalam konteks kebijakan. Hukum dianggap memiliki dua wajah utama dalam masyarakat. Pertama, sebagai alat pengendalian sosial (social control) untuk menjaga harmoni dan status quo. Kedua, sebagai sarana perubahan sosial (social change).

Ketika masyarakat mengalami stagnasi atau ketidakadilan sistemik, hukum dapat diintervensi untuk memaksa terjadinya perubahan. Contoh nyata adalah undang-undang mengenai kesetaraan gender atau perlindungan lingkungan. Tanpa perspektif sosiologis, upaya perubahan melalui jalur hukum ini seringkali menemui jalan buntu karena adanya resistensi budaya yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Relevansi Sosiologi Hukum dalam Menata Masa Depan

Di era digital saat ini, sosiologi hukum menghadapi tantangan baru yang semakin kompleks. Munculnya teknologi informasi, kecerdasan buatan, dan masyarakat jaringan (network society) memaksa kita untuk mendefinisikan ulang apa itu ruang publik dan bagaimana hukum mengaturnya. Namun, prinsip dasarnya tetap sama: anggapan yang mendasari lahirnya sosiologi hukum adalah keyakinan bahwa hukum harus selalu relevan dengan denyut nadi masyarakatnya.

Vonis akhir bagi para praktisi dan akademisi hukum adalah bahwa penguasaan terhadap teks undang-undang hanyalah separuh dari keahlian yang dibutuhkan. Separuh lainnya adalah kemampuan untuk membaca realitas sosial. Sosiologi hukum bukan hanya sekadar pelengkap, melainkan kompas yang mengarahkan hukum agar tetap berada di jalur kemanusiaan dan keadilan yang substantif. Memahami disiplin ini berarti memahami bahwa di balik setiap baris hukum, terdapat jutaan nyawa dan kepentingan manusia yang harus dilindungi.

Oleh karena itu, bagi siapa pun yang ingin memperbaiki sistem hukum, langkah pertamanya bukanlah dengan mengubah undang-undang secara terburu-buru, melainkan dengan melakukan riset sosiologis mendalam. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan akan memiliki akar yang kuat di dalam tanah masyarakat, bukan sekadar janji manis di atas kertas formalitas. Karena pada akhirnya, anggapan yang mendasari lahirnya sosiologi hukum adalah upaya manusia untuk memanusiakan hukum itu sendiri.