Dasar Hukum Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Memahami dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban fundamental bagi setiap warga negara, praktisi hukum, maupun penyelenggara negara. Di Indonesia, sistem hukum kita tidak berdiri sendiri secara acak, melainkan tersusun dalam sebuah hierarki yang sangat ketat. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada aturan di tingkat bawah yang boleh bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Tanpa adanya tata urutan yang jelas, tumpang tindih regulasi akan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat luas.

Konsep hierarki ini berakar pada teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki. Dalam konteks Indonesia, penerapan teori ini diwujudkan melalui serangkaian regulasi yang terus berkembang sejak kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Mari kita bedah secara mendalam bagaimana struktur ini terbentuk dan apa saja landasan konstitusional yang menyokongnya.

Landasan Konstitusional dan Teori Hierarki Hukum

Dasar hukum paling tinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai staatsgrundnorm atau norma dasar negara, UUD 1945 menjadi sumber dari segala sumber hukum. Segala kebijakan publik dan regulasi turunan harus bersumber dan tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan maupun pasal-pasal UUD 1945.

Dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia, tata urutan ini telah mengalami beberapa kali perubahan signifikan. Perubahan tersebut mencerminkan adaptasi hukum terhadap kebutuhan zaman dan semangat demokratisasi. Saat ini, rujukan utama yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 dan terakhir UU Nomor 13 Tahun 2022.

Evolusi Peraturan Tata Urutan di Indonesia

Sebelum mencapai format yang sekarang, Indonesia menggunakan beberapa dasar hukum untuk menentukan hierarki peraturan. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar kita tidak terjebak pada referensi yang sudah tidak berlaku (outdated). Berikut adalah tabel perbandingan evolusi dasar hukum tata urutan tersebut:

Rincian 7 Tingkatan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat tujuh jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Urutan ini bersifat mengikat dan menentukan kekuatan hukum masing-masing produk legislasi.

• UUD 1945: Hukum dasar tertulis yang menduduki posisi puncak.
• Ketetapan MPR (TAP MPR): Produk hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003.
• Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu): UU dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden, sedangkan Perpu ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
• Peraturan Pemerintah (PP): Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
• Peraturan Presiden (Perpres): Ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
• Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi): Dibuat oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur.
• Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota): Dibuat oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota.

Asas Penting dalam Dasar Hukum Tata Urutan Peraturan

Dalam menjalankan dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan, terdapat tiga asas utama yang digunakan untuk menyelesaikan konflik norma hukum (antinomi hukum). Pemahaman atas asas ini sangat krusial bagi praktisi hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan aturan.

Pertama adalah Lex Superior Derogat Legi Inferiori, yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jika sebuah Peraturan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang, maka Perda tersebut secara otomatis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review.

Kedua adalah Lex Specialis Derogat Legi Generali, yakni aturan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Ketiga adalah Lex Posterior Derogat Legi Priori, di mana aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama, selama keduanya mengatur hal yang sama dan berada pada tingkatan yang setara.

"Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila setiap produk hukum tunduk pada hierarki yang telah disepakati bersama dalam konstitusi."

Mekanisme Pengujian Peraturan di Indonesia

Bagaimana jika terjadi ketidaksesuaian antara peraturan di bawah dengan yang di atasnya? Indonesia menyediakan dua pintu utama untuk menguji keabsahan sebuah peraturan. Mekanisme ini adalah bentuk kontrol agar dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan tetap terjaga integritasnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Jika sebuah pasal dalam UU dianggap inkonstitusional, MK dapat membatalkannya. Sementara itu, Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji peraturan di bawah Undang-Undang (seperti PP, Perpres, dan Perda) terhadap Undang-Undang. Dualisme pengujian ini memastikan bahwa setiap lapisan dalam hierarki mendapatkan pengawasan yang tepat sesuai porsinya.

Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi di Era Modern

Saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar berupa obesitas regulasi atau hyper-regulation. Terlalu banyak peraturan yang seringkali saling tumpang tindih antara kementerian dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah mulai menerapkan metode Omnibus Law untuk menyederhanakan berbagai aturan yang tersebar ke dalam satu payung hukum yang kuat.

Meskipun metode ini sempat menuai pro dan kontra, tujuannya adalah menciptakan sinkronisasi agar dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan tidak lagi terhambat oleh birokrasi legal yang berbelit-belit. Harmonisasi ini penting agar investasi dapat masuk dengan mudah dan perlindungan hukum bagi warga negara tetap terjamin tanpa adanya regulasi yang saling menjatuhkan.

Transformasi Digital dan Masa Depan Regulasi Indonesia

Ke depan, tata urutan peraturan perundang-undangan tidak hanya akan dipandang sebagai teks statis di atas kertas. Digitalisasi hukum melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) memungkinkan setiap orang memantau status keberlakuan suatu peraturan secara real-time. Hal ini akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pembentukan hukum di tingkat pusat maupun daerah.

Vonis akhir bagi efektivitas hukum di Indonesia terletak pada konsistensi penegakannya. Meskipun kita memiliki dasar hukum tata urutan peraturan perundang-undangan yang sangat rapi secara teori, tanpa integritas dari para pembuat kebijakan dan penegak hukum, hierarki tersebut hanya akan menjadi formalitas belaka. Langkah krusial yang harus diambil adalah memperkuat pengawasan publik dan memastikan setiap peraturan baru selalu melalui proses naskah akademik yang matang, sehingga sinkronisasi antar regulasi bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas hukum yang kokoh.