Hukum Material dan Hukum Formal Merupakan Jenis Hukum Berdasarkan Cara Mempertahankannya

Dalam studi ilmu hukum, kita sering kali menemui berbagai klasifikasi yang membagi norma-norma hukum ke dalam kategori-kategori tertentu. Salah satu penggolongan yang paling fundamental dan sering menjadi pertanyaan mendasar adalah mengenai pembagian hukum menurut cara mempertahankan atau fungsinya. Sebenarnya, hukum material dan hukum formal merupakan jenis hukum berdasarkan fungsinya atau cara pelaksanaannya dalam kehidupan bernegara. Pemahaman akan kedua jenis hukum ini sangat krusial, terutama bagi praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat awam yang ingin memahami bagaimana keadilan ditegakkan melalui prosedur yang sah.

Hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan yang mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga mencakup mekanisme bagaimana aturan tersebut dipaksakan jika terjadi pelanggaran. Tanpa adanya pembagian yang jelas antara aspek substansi (material) dan aspek prosedur (formal), sebuah sistem hukum akan kehilangan arah dan legitimasi. Di Indonesia, kedua jenis hukum ini bekerja secara sinergis untuk menciptakan kepastian hukum yang adil. Artikel ini akan mengupas secara mendalam mengenai karakteristik, perbedaan, hingga contoh konkret dari kedua klasifikasi hukum tersebut dalam konteks sistem legalitas di Indonesia.

Memahami Definisi Hukum Material Secara Komprehensif

Hukum material adalah jenis hukum yang menitikberatkan pada isi atau materi dari sebuah peraturan. Ia mengatur tentang hubungan antaranggota masyarakat, antara masyarakat dengan negara, serta menetapkan hak dan kewajiban setiap individu. Singkatnya, hukum material menjawab pertanyaan mengenai "apa" yang diatur oleh hukum. Jika seseorang bertanya apakah mencuri itu dilarang atau bagaimana pembagian warisan yang sah menurut negara, maka jawabannya ditemukan dalam ranah hukum material.

Dalam konteks hukum pidana, hukum material menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana (delik), siapa yang dapat dipidana, dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah contoh utama dari hukum material pidana. Di sisi lain, dalam ranah perdata, hukum material mengatur mengenai perjanjian, kepemilikan harta benda, hingga hubungan kekeluargaan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Karakteristik Utama Hukum Material

• Fokus pada Isi: Mengatur substansi hak, kewajiban, dan larangan bagi subjek hukum.
• Penentu Perbuatan: Menetapkan kriteria apakah suatu tindakan dianggap sah atau melanggar hukum.
• Sanksi Substansial: Mencantumkan ancaman hukuman atau konsekuensi yuridis dari sebuah pelanggaran.
• Hubungan Hukum: Mengatur interaksi sosial antarindividu maupun individu dengan penguasa.

Mengenal Hukum Formal sebagai Instrumen Penegakan

Setelah memahami substansi aturan, muncul pertanyaan berikutnya: bagaimana jika aturan tersebut dilanggar? Di sinilah peran hukum formal masuk. Hukum formal, atau yang sering disebut sebagai hukum acara, adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material. Jika hukum material adalah isi, maka hukum formal adalah wadah atau prosedurnya. Hukum formal bertujuan untuk menjamin bahwa hukum material dapat dijalankan secara tertib dan tidak terjadi tindakan main hakim sendiri (eigenrichting).

Hukum formal memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim) untuk menindak pelanggaran hukum material. Tanpa hukum formal, hukum material hanyalah sekadar tulisan di atas kertas yang tidak memiliki kekuatan paksa yang terukur. Di Indonesia, contoh nyata hukum formal adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

Fungsi Strategis Hukum Formal

1. Melindungi Hak Asasi: Memastikan bahwa setiap tersangka atau tergugat diproses melalui prosedur yang adil (due process of law).
2. Memberikan Pedoman Bagi Aparat: Menetapkan batas-batas wewenang instansi penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
3. Menyelesaikan Sengketa: Menyediakan mekanisme formal di pengadilan untuk memutus perkara secara obyektif.

Perbedaan Signifikan Hukum Material dan Hukum Formal

Untuk memudahkan pemahaman, kita perlu melihat perbandingan langsung antara keduanya. Meskipun saling berkaitan, keduanya memiliki perbedaan fundamental dalam aspek operasionalnya. Berikut adalah tabel perbandingan yang merangkum perbedaan utama antara hukum material dan hukum formal:

"Hukum material memberikan kepastian tentang apa yang benar, namun hukum formal menjamin bahwa kebenaran tersebut dicapai dengan cara yang benar pula." — Sudikno Mertokusumo, Pakar Hukum Indonesia.

Implementasi Hukum Material dan Formal dalam Kasus Hukum

Mari kita ambil contoh kasus pencurian. Hukum material (KUHP Pasal 362) menetapkan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Di sini, hukum material menentukan apa itu pencurian dan apa hukumannya.

Namun, untuk menangkap tersangka, melakukan penggeledahan, memeriksa saksi, hingga menjatuhkan vonis di pengadilan, polisi dan hakim harus mengikuti hukum formal (KUHAP). Jika polisi menangkap tersangka tanpa surat perintah yang sah menurut KUHAP, maka tindakan tersebut bisa dianggap cacat hukum, meskipun secara material tersangka memang melakukan pencurian. Hal ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum, keberadaan hukum formal sama pentingnya dengan hukum material demi menjaga martabat kemanusiaan dan keadilan.

Pentingnya Integrasi Kedua Jenis Hukum bagi Kepastian Hukum

Kesimpulannya, hukum material dan hukum formal merupakan jenis hukum berdasarkan cara mempertahankannya yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hukum material tanpa hukum formal akan lumpuh, karena tidak ada sarana untuk menegakkannya. Sebaliknya, hukum formal tanpa hukum material akan kehilangan makna, karena tidak ada substansi yang harus diperjuangkan di meja hijau.

Di era modern ini, pemahaman masyarakat terhadap hukum formal semakin meningkat seiring dengan banyaknya kasus praperadilan yang menguji prosedur kepolisian. Ini membuktikan bahwa keadilan tidak hanya soal hasil akhir (putusan), tetapi juga soal proses yang dilalui. Dengan memahami kedua jenis hukum ini, kita dapat lebih kritis dalam melihat fenomena hukum yang terjadi di sekitar kita dan memahami hak-hak kita sebagai warga negara yang dilindungi oleh konstitusi.

Kesimpulan Mengenai Pembagian Hukum Berdasarkan Fungsinya

Melalui ulasan di atas, jelaslah bahwa pembagian hukum menjadi material dan formal adalah cara sistem hukum mengorganisir diri. Hukum material memberikan pondasi moral dan aturan main dalam kehidupan sosial, sementara hukum formal bertindak sebagai penjaga agar aturan main tersebut ditaati sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Memahami bahwa hukum material dan hukum formal merupakan jenis hukum berdasarkan fungsinya akan membantu kita menghargai betapa kompleks sekaligus tertatanya upaya manusia dalam menciptakan ketertiban dunia.