Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya dan Penjelasan Lengkap

Memahami sistem hukum di Indonesia memerlukan ketelitian dalam melihat berbagai klasifikasinya. Salah satu aspek fundamental yang sering dibahas dalam ilmu hukum adalah penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Sifat hukum ini menentukan sejauh mana suatu aturan dapat dikesampingkan atau wajib ditaati tanpa pengecualian oleh para subjek hukum. Dalam praktiknya, pemisahan ini membantu praktisi hukum dan masyarakat umum untuk mengidentifikasi apakah sebuah norma bersifat kaku atau fleksibel dalam interaksi sosial dan bisnis.

Secara teoretis, hukum diciptakan untuk mengatur tata tertib dan menjamin keadilan. Namun, tidak semua norma memiliki kekuatan paksa yang sama. Ada norma yang dirancang untuk melindungi kepentingan umum secara mutlak, sementara ada pula norma yang hanya berfungsi sebagai pelengkap ketika pihak-pihak yang bersangkutan tidak menentukan aturan sendiri. Dengan memahami penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, kita dapat melihat bagaimana negara memposisikan dirinya dalam mengatur urusan privat maupun publik warga negaranya.

Definisi Penggolongan Hukum Berdasarkan Sifatnya

Dalam literatur ilmu hukum, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya membagi norma hukum ke dalam dua kategori utama, yaitu hukum yang memaksa (dwingend recht) dan hukum yang mengatur (regelend recht atau aanvullend recht). Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada daya ikat dan kemungkinan penyimpangan aturan tersebut melalui kesepakatan para pihak.

Hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat memaksa bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Namun, derajat kemaksaan ini bervariasi. Penggolongan ini sangat krusial dalam hukum perdata dan hukum pidana karena menentukan validitas suatu perjanjian atau tindakan hukum di mata pengadilan. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai sifat hukum ini, sering kali terjadi tumpang tindih dalam penegakan sanksi dan pemenuhan hak kewajiban.

Hukum yang Memaksa (Dwingend Recht)

Hukum yang memaksa adalah norma hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus ditaati dan mempunyai kekuasaan mutlak. Artinya, aturan ini tidak dapat dikesampingkan melalui perjanjian atau kesepakatan oleh pihak-pihak yang terlibat. Sifat memaksa ini muncul karena aturan tersebut biasanya menyangkut ketertiban umum, kesusilaan, atau perlindungan terhadap kepentingan yang lebih besar.

Ciri-Ciri Hukum Memaksa

• Imperatif: Perintah atau larangan yang harus dipatuhi tanpa tawar-menawar.
• Mutlak: Tidak bisa diubah oleh kehendak individu atau kelompok.
• Sanksi Tegas: Pelanggaran terhadap norma ini biasanya berimplikasi pada sanksi pidana atau pembatalan demi hukum (nietig).
• Kepentingan Umum: Fokus utama aturan ini adalah menjaga stabilitas sosial dan keamanan negara.

Contoh Hukum Memaksa

Contoh paling nyata dari hukum yang memaksa dapat ditemukan dalam Hukum Pidana. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Seseorang tidak dapat membuat perjanjian dengan orang lain untuk membunuhnya dan kemudian terbebas dari jeratan hukum dengan alasan 'kesepakatan'. Hukum melarang tindakan tersebut secara mutlak demi perlindungan nyawa manusia sebagai kepentingan publik tertinggi.

Contoh lainnya terdapat dalam hukum perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bersifat memaksa. Pasangan tidak boleh membuat kesepakatan untuk mengabaikan syarat saksi atau wali, karena hal tersebut berkaitan dengan status hukum dan ketertiban administrasi negara.

Hukum yang Mengatur (Regelend Recht)

Sebaliknya, hukum yang mengatur (juga disebut hukum pelengkap) adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Norma ini baru akan berlaku apabila para pihak tidak mengatur sendiri mengenai suatu hal tertentu dalam kontrak atau kesepakatan mereka.

Ciri-Ciri Hukum Mengatur

• Fakultatif: Sifatnya hanya sebagai pilihan atau pelengkap.
• Dispositif: Dapat disimpangi berdasarkan azas kebebasan berkontrak (party autonomy).
• Subsidier: Hanya berfungsi saat terjadi kekosongan aturan dalam kesepakatan privat.
• Kepentingan Individu: Fokusnya adalah memfasilitasi urusan antar pribadi atau bisnis.

Contoh Hukum Mengatur

Contoh dominan dari hukum mengatur berada di ranah Hukum Perdata, khususnya hukum perjanjian. Misalnya, ketentuan mengenai tempat penyerahan barang dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli tidak menentukan di mana barang diserahkan, maka berlakulah ketentuan dalam KUHPerdata. Namun, jika mereka sepakat bahwa barang diserahkan di lokasi tertentu, maka aturan undang-undang tersebut boleh dikesampingkan.

Perbandingan Mendalam: Memaksa vs Mengatur

Untuk memudahkan pemahaman mengenai penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, berikut adalah tabel perbandingan antara hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur:

Pentingnya Penggolongan Ini dalam Penegakan Hukum

Mengapa kita perlu membedakan kedua sifat ini? Jawabannya terletak pada kepastian hukum. Dalam sistem peradilan, hakim harus mengetahui apakah suatu pasal dalam undang-undang merupakan norma yang bersifat memaksa atau hanya mengatur. Jika bersifat memaksa, hakim wajib membatalkan setiap perjanjian yang bertentangan dengan pasal tersebut.

"Hukum yang memaksa adalah pilar stabilitas negara, sementara hukum yang mengatur adalah ruang bagi kemerdekaan individu dalam berekspresi secara hukum."

Dalam konteks bisnis modern, hukum yang mengatur memberikan fleksibilitas bagi para pelaku usaha untuk berinovasi melalui kontrak. Tanpa adanya hukum mengatur, dunia usaha akan menjadi sangat kaku karena setiap detail interaksi harus mengikuti pola yang ditetapkan negara. Sebaliknya, tanpa hukum yang memaksa, hak-hak dasar manusia akan mudah dilanggar atas nama 'kesepakatan'.

Analisis Kasus: Hukum Waris dan Sifatnya

Hukum waris di Indonesia sering kali menjadi contoh menarik dalam pembahasan penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Di satu sisi, ada aturan tentang Legitieme Portie (bagian mutlak) dalam KUHPerdata yang bersifat memaksa; seorang pewaris tidak boleh menghilangkan hak waris anak kandungnya secara total melalui wasiat. Bagian tertentu harus tetap diberikan sesuai undang-undang.

Di sisi lain, mekanisme pembagian harta di luar bagian mutlak tersebut sering kali bersifat mengatur. Para ahli waris dapat bersepakat untuk membagi harta secara kekeluargaan atau menggunakan metode tertentu di luar ketentuan umum undang-undang, selama tidak ada pihak yang dirugikan dan hal itu disepakati bersama. Ini menunjukkan bahwa dalam satu bidang hukum pun, kedua sifat ini bisa saling bersinggungan.

Kesimpulan

Secara garis besar, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya menjadi instrumen penting untuk membedakan mana wilayah yang menjadi otoritas negara sepenuhnya dan mana wilayah yang memberikan kebebasan bagi individu. Hukum yang memaksa hadir sebagai pelindung moralitas dan ketertiban umum, memastikan bahwa tidak ada individu yang bisa melampaui batas etika dan keselamatan publik. Sementara itu, hukum yang mengatur memberikan ruang bagi otonomi individu untuk mengatur urusan mereka sendiri secara mandiri.

Dengan memahami klasifikasi ini, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyusun perjanjian dan lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang secara hukum dilarang mutlak. Kepastian hukum akan tercipta ketika setiap orang memahami batas-batas di mana ia bisa bernegosiasi dan di mana ia harus tunduk sepenuhnya pada ketetapan negara. Penggolongan ini bukan sekadar teori, melainkan fondasi bagi keadilan yang proporsional dalam kehidupan bernegara.