Prinsip Dasar Hukum Kekeluargaan di Bali Menurut Adat Purusa

Memahami prinsip dasar hukum kekeluargaan di Bali memerlukan kacamata yang berbeda dibandingkan dengan hukum perdata nasional secara umum. Di Pulau Dewata, hukum kekeluargaan tidak hanya sekadar mengatur hubungan antarindividu secara legal, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan aspek religius, sosiologis, dan tradisi turun-temurun yang masih sangat kental. Masyarakat Bali memandang keluarga sebagai unit terkecil yang memikul tanggung jawab besar dalam menjaga keseimbangan alam semesta melalui kewajiban-kewajiban adat dan keagamaan yang diwariskan dari leluhur.

Struktur kekeluargaan di Bali bersifat unik karena dipengaruhi oleh falsafah agama Hindu dan kearifan lokal yang telah mengkristal dalam bentuk hukum adat atau Awig-Awig. Dalam praktiknya, hukum ini mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, perkawinan, hingga kematian dan pembagian harta waris. Bagi siapa pun yang ingin mendalami dinamika sosial di Bali, sangat penting untuk menyadari bahwa kedudukan seseorang dalam keluarga sangat menentukan hak dan kewajibannya di lingkungan masyarakat hukum adat atau Banjar.

Sistem Patrilineal dan Konsep Purusa sebagai Fondasi Utama

Salah satu prinsip dasar hukum kekeluargaan di Bali yang paling fundamental adalah penganutan sistem kekeluargaan Patrilineal. Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau ayah. Dalam istilah lokal, konsep ini dikenal dengan sebutan Purusa. Seorang anak laki-laki dianggap sebagai penerus garis keturunan (sentana) yang memiliki kewajiban untuk melanjutkan pemujaan kepada leluhur dan menjaga kelestarian harta kekayaan keluarga.

Sebagai pihak Purusa, laki-laki memegang posisi sentral dalam struktur keluarga. Ia tidak hanya mendapatkan hak atas nama keluarga, tetapi juga memikul beban tanggung jawab yang disebut dengan Swadharma. Tanggung jawab ini mencakup pemeliharaan tempat suci keluarga (Sanggah/Pemerajan), pelaksanaan upacara Panca Yadnya, hingga partisipasi aktif dalam kegiatan Banjar Adat. Oleh karena itu, kehadiran anak laki-laki dalam sebuah keluarga Bali sering kali dianggap sangat penting secara sosiologis dan religius.

Bentuk-Bentuk Perkawinan dalam Hukum Adat Bali

Perkawinan merupakan pintu gerbang utama dalam pembentukan keluarga baru yang legal secara adat. Dalam hukum adat Bali, perkawinan bukan hanya penyatuan dua insan, melainkan juga proses perpindahan status hukum seseorang dari satu keluarga ke keluarga lainnya. Ada beberapa bentuk perkawinan yang diakui secara tradisional, masing-masing dengan implikasi hukum yang berbeda terkait kedudukan Purusa.

Secara umum, terdapat tiga bentuk perkawinan yang paling sering ditemukan di masyarakat:

• Perkawinan Biasa (Mepadik/Meminang): Pihak laki-laki meminang pihak perempuan untuk masuk ke dalam keluarga laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki berstatus sebagai Purusa dan perempuan melepaskan status hukumnya di keluarga asal.
• Perkawinan Ngerorod (Perkawinan Lari): Bentuk perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di mana pihak perempuan "dilarikan" oleh laki-laki ke rumahnya atau tempat netral untuk kemudian disahkan secara adat. Meskipun terdengar kontroversial bagi orang luar, ini adalah cara yang sah dan umum di Bali.
• Perkawinan Nyeburin: Ini adalah anomali dari sistem patrilineal di mana laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan. Laki-laki tersebut akan berstatus sebagai istri secara hukum adat (Pradana), sedangkan perempuan bertindak sebagai Purusa. Hal ini biasanya terjadi jika keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki.

Kedudukan Perempuan dan Konsep Sentana Rajeg

Meskipun sistem yang dianut adalah patrilineal, prinsip dasar hukum kekeluargaan di Bali tetap memberikan ruang bagi fleksibilitas, terutama melalui konsep Sentana Rajeg. Fenomena ini terjadi ketika sebuah keluarga hanya memiliki anak perempuan tunggal. Agar garis keturunan keluarga tersebut tidak putus (puntung), maka anak perempuan tersebut dapat ditetapkan sebagai ahli waris atau Purusa melalui upacara adat tertentu.

Dalam kondisi Sentana Rajeg, anak perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan anak laki-laki. Ia akan mencari suami yang bersedia melakukan perkawinan Nyeburin, sehingga suaminya yang akan ikut tinggal di rumah istri dan melepaskan hak waris di keluarga asalnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat Bali sangat pragmatis dalam menjaga keberlangsungan pemujaan leluhur di setiap rumah tangga.

"Hukum adat Bali bukan merupakan aturan statis, melainkan organisme hidup yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan religius masyarakatnya, terutama dalam menjaga kelestarian pura keluarga (Sanggah)."

Sistem Pewarisan: Hak dan Tanggung Jawab (Swadhikara dan Swadharma)

Berbicara mengenai prinsip dasar hukum kekeluargaan di Bali tidak akan lengkap tanpa membahas sistem pewarisan. Di Bali, warisan tidak hanya berupa harta benda fisik (tegalan, sawah, atau rumah), tetapi juga berupa beban tanggung jawab keagamaan. Sistem ini dikenal dengan prinsip ayahan.

Ahli waris (Purusa) mendapatkan harta bukan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan sebagai modal untuk menjalankan Swadharma (kewajiban). Jika seorang ahli waris melalaikan kewajibannya terhadap pura keluarga atau Banjar, maka haknya atas harta waris tersebut dapat digugat atau bahkan dicabut oleh komunitas adat. Oleh karena itu, pewarisan di Bali lebih tepat disebut sebagai penyerahan tongkat estafet tanggung jawab sosial-religius.

Dalam perkembangannya, muncul Putusan Pasamuhan Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) tahun 2010 yang mulai memberikan pengakuan terhadap hak waris anak perempuan, meskipun belum sepenuhnya setara dengan anak laki-laki. Hal ini menandakan adanya pergeseran menuju nilai-nilai keadilan gender yang lebih modern di tengah masyarakat Bali.

Peran Banjar dalam Pengawasan Hukum Keluarga

Banjar merupakan lembaga adat yang paling berkuasa dalam mengawasi jalannya hukum kekeluargaan. Setiap perubahan status dalam keluarga, seperti pernikahan, kelahiran, atau perceraian, harus dilaporkan kepada Banjar. Jika terjadi sengketa dalam keluarga, Banjar sering kali bertindak sebagai mediator sebelum masalah tersebut dibawa ke ranah hukum formal atau pengadilan negeri.

Keterlibatan Banjar memastikan bahwa setiap keluarga tetap menjalankan fungsinya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Sanksi adat (Kasepekang) merupakan konsekuensi terberat bagi individu atau keluarga yang melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati, yang dapat menyebabkan isolasi sosial secara total di lingkungan tempat tinggalnya.

Menjaga Harmoni Hukum Keluarga Bali di Era Globalisasi

Hukum kekeluargaan di Bali saat ini sedang berada di persimpangan jalan antara tradisi purba dan tuntutan zaman modern. Meskipun prinsip dasar hukum kekeluargaan di Bali tetap berpegang teguh pada sistem Purusa, kesadaran akan hak asasi manusia dan kesetaraan gender mulai mewarnai diskursus hukum di tingkat desa. Banyak keluarga kini mulai membagi harta waris secara lebih adil kepada anak perempuan melalui hibah, tanpa harus merusak tatanan adat yang ada.

Vonis akhir dari dinamika ini adalah bahwa keberlanjutan hukum keluarga Bali sangat bergantung pada kemampuan masyarakatnya untuk menyeimbangkan antara dresta (kebiasaan lama) dengan realitas sosial baru. Bagi Anda yang terlibat dalam urusan hukum di Bali, sangat direkomendasikan untuk selalu mengedepankan jalur mediasi adat dan memahami secara mendalam posisi Purusa dalam sengketa yang terjadi. Mengabaikan aspek adat dalam urusan keluarga di Bali hanya akan menciptakan konflik yang berkepanjangan secara sosial, meskipun secara legalitas negara mungkin sudah terpenuhi. Masa depan hukum Bali adalah harmoni antara legalitas formal dan kesucian tradisi.