Hukum Berdasarkan Cara Memberlakukannya Lengkap dan Jelas

Hukum merupakan instrumen fundamental yang mengatur setiap jengkal kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan keadilan. Sebagai sebuah sistem yang kompleks, hukum tidak hanya terdiri dari satu jenis aturan saja, melainkan dibagi ke dalam berbagai klasifikasi untuk memudahkan pemahaman dan penerapannya di lapangan. Salah satu klasifikasi yang paling krusial dalam studi ilmu hukum adalah pembagian hukum berdasarkan cara memberlakukannya.

Memahami bagaimana hukum berdasarkan cara memberlakukannya sangatlah penting, terutama bagi praktisi hukum, mahasiswa, maupun masyarakat awam yang ingin mengetahui bagaimana hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh negara. Tanpa adanya pembagian ini, proses penegakan keadilan akan mengalami tumpang tindih dan kekosongan hukum yang berbahaya bagi stabilitas sosial. Secara garis besar, berdasarkan metode atau cara pemberlakuan ini, hukum dikelompokkan menjadi dua pilar utama: hukum material dan hukum formal.

Mengenal Hukum Material dan Fungsi Substansialnya

Hukum material adalah jenis hukum yang menitikberatkan pada isi atau materi dari aturan itu sendiri. Ia menentukan perbuatan apa saja yang dilarang, perbuatan apa yang diperbolehkan, serta sanksi apa yang akan diterima oleh pelanggarnya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, hukum material adalah substansi dari keadilan itu sendiri. Ia mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara masyarakat dengan negara.

Di Indonesia, contoh paling nyata dari hukum material adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP, diatur mengenai berbagai jenis tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Tanpa adanya hukum material, penegak hukum tidak memiliki landasan untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan kesalahan atau tidak. Hukum material memberikan kepastian mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban setiap individu.

Selain pidana, hukum perdata yang mengatur hubungan privat antar individu juga termasuk dalam kategori hukum material. Misalnya, aturan mengenai kontrak, waris, dan pernikahan. Semua aturan tersebut fokus pada subjek dan objek hukum serta isi perjanjian yang mengikat para pihak. Fungsi utamanya adalah memberikan batasan perilaku agar tidak merugikan orang lain dalam interaksi sosial sehari-hari.

Hukum Formal sebagai Jembatan Penegakan Keadilan

Jika hukum material berbicara tentang "apa" aturannya, maka hukum berdasarkan cara memberlakukannya yang kedua, yaitu hukum formal, berbicara tentang "bagaimana" aturan tersebut dijalankan. Hukum formal sering juga disebut sebagai hukum acara. Fungsinya sangat vital, yakni untuk mempertahankan hukum material ketika dilanggar atau untuk melaksanakan hukum material di dalam proses peradilan.

Tanpa hukum formal, hukum material hanyalah sekadar tulisan di atas kertas yang tidak memiliki taring. Sebagai contoh, ketika terjadi sebuah pencurian (pelanggaran hukum material), maka hukum formal-lah yang mengatur bagaimana polisi melakukan penangkapan, bagaimana jaksa menyusun dakwaan, hingga bagaimana hakim memimpin persidangan untuk menjatuhkan vonis. Di Indonesia, instrumen utama hukum formal pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum formal memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil (due process of law). Ia melindungi hak-hak tersangka agar tidak diperlakukan semena-mena oleh aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum formal bukan sekadar urutan birokrasi, melainkan tameng perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan negara hukum.

Integrasi Antara Hukum Material dan Hukum Formal

Dalam praktiknya, hukum berdasarkan cara memberlakukannya tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum material membutuhkan hukum formal untuk eksistensinya dalam dunia nyata, sedangkan hukum formal tidak akan memiliki objek untuk diproses tanpa adanya hukum material. Sinergi inilah yang memastikan bahwa keadilan substansial (isi) dan keadilan prosedural (cara) dapat tercapai secara beriringan.

Misalnya, dalam kasus sengketa tanah. Hukum material perdata menentukan siapa pemilik sah berdasarkan dokumen yang ada. Namun, jika terjadi sengketa, para pihak harus mengikuti hukum acara perdata (hukum formal) untuk menggugat di pengadilan. Jika penggugat memenangkan kasus secara material tetapi salah dalam prosedur formal (misalnya salah alamat pengadilan), maka gugatannya bisa dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Relevansi Penggolongan Hukum dalam Kehidupan Sehari-hari

Mengapa kita perlu mengetahui pembagian ini? Bagi masyarakat umum, mengetahui perbedaan ini membantu dalam memahami proses hukum yang sedang dihadapi. Banyak orang merasa dizalimi secara material, namun karena buta akan hukum formal, mereka gagal mendapatkan haknya di pengadilan. Edukasi mengenai hukum berdasarkan cara memberlakukannya memberikan kekuatan literasi bagi warga negara untuk menuntut keadilan dengan cara yang benar dan sesuai prosedur.

Selain itu, pembagian ini juga memudahkan legislatif dalam merancang undang-undang. Pemerintah dapat secara spesifik memperbarui isi hukum (reformasi material) atau mempercepat birokrasi peradilan (reformasi formal) tanpa mengganggu struktur satu sama lain secara destruktif. Hal ini menciptakan sistem hukum yang dinamis namun tetap stabil.

Tantangan Implementasi Hukum di Era Modern

Di era digital saat ini, hukum berdasarkan cara memberlakukannya menghadapi tantangan baru. Munculnya cyber crime menuntut pembaruan pada hukum material (seperti UU ITE) sekaligus hukum formal (bagaimana bukti digital dikelola). Kecepatan perubahan teknologi seringkali melampaui kecepatan pembuatan aturan hukum, sehingga sering terjadi kekosongan hukum sementara.

“Hukum tanpa prosedur adalah anarki, namun prosedur tanpa substansi adalah penindasan.”

Ungkapan tersebut menggambarkan betapa pentingnya keseimbangan antara aspek material dan formal. Di Indonesia, upaya digitalisasi persidangan (e-court) merupakan inovasi besar dalam hukum formal untuk memastikan akses keadilan yang lebih cepat, sederhana, dan ringan biayanya bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menatap Masa Depan Penegakan Hukum yang Terintegrasi

Kedepannya, pemahaman mengenai hukum berdasarkan cara memberlakukannya akan semakin berkembang seiring dengan kompleksitas interaksi manusia. Kita tidak lagi hanya bicara soal pidana dan perdata konvensional, tetapi juga hukum ruang angkasa, hukum kecerdasan buatan (AI), dan hukum lingkungan internasional yang semuanya tetap berpijak pada pilar material dan formal.

Rekomendasi terbaik bagi setiap warga negara adalah terus memperbarui wawasan hukum mereka. Memahami bahwa keadilan bukan sekadar soal siapa yang benar, tetapi juga soal bagaimana kebenaran tersebut dibuktikan dan diperjuangkan melalui jalur yang sah. Dengan sinergi yang kuat antara hukum material yang adil dan hukum formal yang transparan, cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang berwibawa akan semakin dekat untuk diwujudkan. Kepastian hukum adalah hak setiap warga, dan memahaminya adalah langkah awal menuju kedaulatan diri di mata hukum.

Kesadaran akan pentingnya hukum berdasarkan cara memberlakukannya diharapkan mampu meminimalisir praktik main hakim sendiri yang sering terjadi akibat ketidakpercayaan pada prosedur formal. Mari kita dukung penegakan hukum yang profesional dengan menjadi masyarakat yang sadar hukum dan taat pada prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi.