Dasar Hukum Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dan Aturannya

Kebebasan berekspresi dan menyampaikan aspirasi merupakan urat nadi dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Tanpa adanya ruang untuk berbicara, kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan akan lumpuh. Namun, kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas atau bersifat absolut. Negara telah menyusun regulasi yang ketat agar hak satu individu tidak mencederai hak orang lain. Memahami dasar hukum mengeluarkan pendapat di muka umum menjadi krusial bagi setiap warga negara agar setiap aksi atau pernyataan yang dilakukan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan terlindungi oleh negara.

Di Indonesia, jaminan atas hak ini tidak hanya sekadar norma sosial, melainkan tertuang dalam dokumen hukum tertinggi hingga peraturan teknis di bawahnya. Pengetahuan mengenai landasan yuridis ini akan menghindarkan masyarakat dari tindakan anarkis sekaligus melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Mari kita bedah secara mendalam mengenai tiga pilar utama yang menjadi sandaran hukum bagi setiap warga negara dalam bersuara di ruang publik.

Dasar Hukum Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum dalam Konstitusi

Landasan pertama dan yang paling fundamental adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sebagai hukum dasar tertulis tertinggi, UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk berkumpul dan mengeluarkan pikiran. Hal ini tercantum jelas dalam Pasal 28 yang berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."

Pasal 28E Ayat 3 UUD 1945

Setelah amandemen, penguatan terhadap hak asasi manusia menjadi lebih spesifik. Dalam Pasal 28E Ayat 3, dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ayat ini menegaskan bahwa subjek hukumnya adalah "setiap orang", yang berarti tidak terbatas pada kelompok tertentu saja, melainkan seluruh individu yang berada di wilayah hukum Indonesia. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-hak tersebut tanpa diskriminasi.

Pembatasan Melalui Pasal 28J

Penting untuk diingat bahwa hak mengeluarkan pendapat ini masuk dalam kategori derogable rights, yaitu hak-hak yang boleh dibatasi dalam keadaan tertentu oleh undang-undang. Pasal 28J Ayat 2 UUD 1945 menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 sebagai Aturan Pelaksana

Jika UUD 1945 adalah payung besarnya, maka Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah panduan teknis yang paling operasional. UU ini lahir di era reformasi sebagai respons atas pembungkaman suara rakyat di masa lalu. Dalam UU ini, dasar hukum mengeluarkan pendapat di muka umum dijabarkan secara rinci mengenai tata cara, hak, kewajiban, hingga sanksi yang mungkin timbul.

"Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." - UU No. 9 Tahun 1998.

Ada empat bentuk penyampaian pendapat yang diakui secara sah oleh undang-undang ini, yaitu unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Setiap bentuk kegiatan ini memiliki karakteristik tersendiri dalam pelaksanaannya. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah tabel klasifikasi penyampaian pendapat menurut UU No. 9 Tahun 1998:

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Pilar ketiga yang menjadi dasar hukum mengeluarkan pendapat di muka umum di Indonesia adalah instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Indonesia secara resmi meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 19 dalam kovenan ini menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi serta ide dalam bentuk apa pun.

Integrasi Hukum Internasional ke Dalam Hukum Nasional

Dengan adanya ratifikasi ini, standar hak asasi manusia di Indonesia harus sejajar dengan standar internasional. Hal ini memperkuat posisi warga negara di mata hukum global apabila terjadi pelanggaran hak asasi yang sistematis dalam hal penyampaian aspirasi. Kovenan ini juga menekankan bahwa pembatasan terhadap hak ini hanya boleh dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk menghormati hak orang lain, menjaga keamanan nasional, atau ketertiban umum.

Peran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Selain ICCPR, Pasal 19 dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga menjadi inspirasi moral dan hukum bagi pembentukan undang-undang di Indonesia. Meskipun DUHAM bersifat non-binding secara langsung, namun prinsip-prinsipnya telah diserap ke dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang kembali menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya.

Kewajiban dan Larangan dalam Menyampaikan Pendapat

Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa memiliki hak bukan berarti bebas melakukan apa saja. Dalam dasar hukum mengeluarkan pendapat di muka umum, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh orator maupun massa aksi. Salah satu yang paling krusial adalah kewajiban untuk memberitahukan rencana aksi secara tertulis kepada Polri selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai.

• Menghormati hak orang lain: Tidak boleh mengganggu aktivitas ekonomi atau sosial masyarakat sekitar.
• Menjaga ketertiban umum: Dilarang melakukan tindakan provokatif yang memicu kerusuhan.
• Mematuhi norma moral dan susila: Isi pendapat tidak boleh mengandung unsur SARA atau penghinaan yang melampaui batas kewajaran hukum.
• Lokasi terlarang: Dilarang melakukan aksi di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, dan rumah sakit pada radius tertentu.

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat menyebabkan dibubarkannya aksi secara paksa oleh aparat atau bahkan berujung pada pidana jika terbukti melakukan pengrusakan fasilitas umum atau penganiayaan. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan koordinasi dengan pihak keamanan adalah langkah preventif yang bijak.

Menjaga Marwah Demokrasi Melalui Kesadaran Hukum

Kehadiran berbagai dasar hukum mengeluarkan pendapat di muka umum merupakan bukti bahwa negara Indonesia serius dalam menjamin kemerdekaan warga negaranya. Namun, kekuatan hukum ini hanya akan efektif jika dibarengi dengan literasi hukum yang baik dari masyarakat dan profesionalisme dari aparat penegak hukum. Ketika masyarakat memahami haknya dan menjalankan kewajibannya secara konsisten, maka gesekan di lapangan dapat diminimalisir secara signifikan.

Vonis akhir bagi setiap warga negara yang ingin bersuara adalah: gunakanlah jalur yang telah disediakan oleh regulasi. Kebebasan berpendapat bukan tentang seberapa keras suara kita berteriak, melainkan seberapa substansial pesan yang disampaikan dan seberapa patuh kita terhadap kesepakatan sosial yang tertuang dalam undang-undang. Dengan mematuhi dasar hukum mengeluarkan pendapat di muka umum, kita tidak hanya sedang membela hak pribadi, tetapi juga sedang merawat kualitas demokrasi Indonesia agar tetap sehat, beradab, dan bermartabat di mata dunia.