3 Hukum Dasar yang Pernah Berlaku di Indonesia dalam Sejarah

Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki fondasi hukum yang sangat kompleks dan berlapis. Memahami 3 hukum dasar yang pernah berlaku di indonesia bukan hanya sekadar aktivitas akademis bagi para praktisi hukum, melainkan sebuah perjalanan untuk memahami identitas bangsa. Sejak masa kerajaan nusantara hingga era modern saat ini, sistem hukum kita telah mengalami proses asimilasi, transplantasi, dan adaptasi yang luar biasa dari berbagai pengaruh budaya serta politik luar negeri.

Struktur hukum di tanah air tidak lahir dari ruang hampa. Ia adalah hasil dari pergulatan panjang antara norma lokal, ajaran agama, dan sistem hukum barat yang dibawa oleh para penjajah. Dalam narasi sejarah hukum nasional, kita melihat bagaimana pluralisme hukum menjadi ciri khas yang tidak terelakkan. Sebelum adanya unifikasi hukum yang kita kenal sekarang, masyarakat di berbagai penjuru kepulauan ini tunduk pada aturan-aturan yang berbeda tergantung pada konteks sosial dan wilayah geografis mereka.

Akar Pluralisme dalam Sistem Hukum Nusantara

Sebelum kita membedah secara spesifik mengenai 3 hukum dasar yang pernah berlaku di indonesia, penting untuk menyadari bahwa Indonesia menganut sistem hukum yang bersifat pluralistik. Pluralisme hukum ini muncul karena adanya interaksi antara sistem hukum yang berbeda dalam satu ruang sosial yang sama. Pada masa pra-kolonial, hukum yang berlaku murni didasarkan pada tradisi turun-temurun dan nilai-nilai spiritual yang dianut oleh masyarakat setempat.

Ketika pengaruh asing mulai masuk, baik melalui perdagangan maupun penjajahan, sistem hukum yang ada tidak serta merta hilang. Sebaliknya, mereka saling bertumpuk. Sebagai contoh, hukum adat tetap hidup di tengah masyarakat meskipun pemerintah kolonial Belanda mencoba memaksakan hukum Eropa. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki kekayaan literatur hukum yang sangat luas dibandingkan negara-negara lain yang mungkin hanya memiliki satu aliran hukum yang dominan sejak awal.

3 Hukum Dasar yang Pernah Berlaku di Indonesia dan Karakteristiknya

Dalam sejarah tata hukum di Indonesia, terdapat tiga pilar utama yang pernah dan beberapa di antaranya masih berlaku hingga saat ini secara berdampingan. Ketiga sistem ini adalah hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat (Civil Law). Mari kita bedah satu per satu untuk melihat bagaimana masing-masing memberikan kontribusi terhadap sistem hukum nasional saat ini.

1. Hukum Adat: Hukum Asli Bangsa

Hukum Adat adalah sistem hukum asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat di seluruh wilayah Nusantara. Karakteristik utama dari hukum ini adalah sifatnya yang tidak tertulis (unwritten law), meskipun dalam perkembangannya beberapa daerah memiliki pencatatan seperti di Bali atau Tapanuli. Hukum adat sangat menjunjung tinggi nilai komunal, keseimbangan, dan magis-religius.

Menurut para ahli hukum seperti Van Vollenhoven, Indonesia terbagi ke dalam 19 lingkaran hukum adat (rechtskringen). Setiap wilayah memiliki aturan yang unik mengenai perkawinan, waris, hingga sengketa tanah. Keberadaan hukum adat menunjukkan bahwa sebelum bangsa barat datang, masyarakat Indonesia sudah memiliki tatanan organisasi sosial yang sangat teratur. Hingga saat ini, hukum adat masih diakui secara terbatas dalam konstitusi kita, terutama yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat hukum adat.

2. Hukum Islam: Pengaruh Transnasional dan Spiritual

Seiring dengan masuknya agama Islam ke Nusantara pada abad ke-7 hingga ke-13, Hukum Islam mulai meresap ke dalam struktur sosial masyarakat. Hukum ini didasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma, dan Qiyas. Di banyak wilayah seperti Aceh, Banten, dan Demak, hukum Islam menjadi hukum dasar yang mengatur kehidupan publik dan privat.

Interaksi antara hukum Islam dan hukum adat melahirkan teori-teori hukum yang menarik, seperti Teori Receptio in Complexu yang menyatakan bahwa hukum adat bagi orang Islam adalah hukum Islam itu sendiri. Meskipun di masa kolonial peran hukum Islam sempat dibatasi hanya pada ranah privat (kekeluargaan), kontribusinya tetap signifikan dalam pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku saat ini bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

3. Hukum Barat (Civil Law): Warisan Kolonial Belanda

Sistem hukum ketiga yang sangat dominan dan menjadi kerangka besar hukum positif kita sekarang adalah Hukum Barat, khususnya sistem Civil Law dari Belanda. Sejak masa VOC hingga pemerintah Hindia Belanda, aturan-aturan seperti Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) diberlakukan untuk warga Eropa dan kemudian diperluas pengaruhnya.

Sistem ini mengutamakan kodifikasi atau hukum tertulis. Dasar pemberlakuan hukum ini di Indonesia secara formal dimulai sejak adanya Indische Staatsregeling (IS) yang merupakan undang-undang dasar bagi wilayah jajahan Belanda. Pengaruh hukum barat ini sangat kuat karena membawa konsep birokrasi, kepastian hukum tertulis, dan sistem peradilan formal yang hingga kini menjadi tulang punggung administrasi negara kita.

Transisi Menuju Konstitusi Nasional Sejak 1945

Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia harus bergerak cepat untuk menetapkan hukum dasar yang sah. Fokus utama beralih dari hukum yang bersifat kolonial menjadi hukum yang nasionalis. Namun, karena keterbatasan sumber daya dan waktu, pada awal kemerdekaan, aturan-aturan lama masih diberlakukan melalui aturan peralihan guna mencegah kekosongan hukum (rechtsvacuum).

Dalam periode 1945 hingga 1959, Indonesia setidaknya pernah mengalami tiga pergantian konstitusi besar yang menjadi dasar berlakunya hukum di tanah air:

• Undang-Undang Dasar 1945 (Awal): Berlaku sejak 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar tertulis pertama Indonesia merdeka.
• Konstitusi RIS 1949: Berlaku saat Indonesia berbentuk negara federal sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar.
• UUDS 1950: Undang-Undang Dasar Sementara yang berlaku saat Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan namun dengan sistem demokrasi liberal.

Ketiga dokumen ini mencerminkan bagaimana para pendiri bangsa berupaya menyatukan elemen-elemen dari 3 hukum dasar yang pernah berlaku di indonesia ke dalam satu wadah hukum nasional yang inklusif. Meskipun sistem Civil Law Belanda diadopsi secara luas dalam prosedur teknis, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi payung tertinggi yang membedakan hukum Indonesia dengan hukum negara lain.

"Hukum tidaklah statis; ia adalah organisme hidup yang harus bernapas bersama denyut nadi masyarakatnya. Kegagalan hukum dalam beradaptasi akan menjadikannya alat penindas, bukan pemberi keadilan." - Analisis Teori Hukum Pembangunan.

Dalam perkembangannya, Indonesia terus melakukan pembaruan hukum (legal reform). Salah satu tonggak sejarah terbaru adalah disahkannya KUHP nasional yang baru untuk menggantikan KUHP warisan Belanda. Ini adalah langkah nyata dari upaya dekolonisasi hukum, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat dan hukum Islam mulai diintegrasikan secara lebih sistematis ke dalam teks hukum formal nasional.

Sinergi Hukum Nasional di Masa Depan

Melihat kembali perjalanan panjang 3 hukum dasar yang pernah berlaku di indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa kekuatan hukum kita terletak pada kemampuannya untuk berakulturasi. Tantangan ke depan bukan lagi tentang sistem mana yang paling dominan, melainkan bagaimana menciptakan sinkronisasi antara kepastian hukum barat, keadilan substansial hukum Islam, dan kearifan lokal hukum adat.

Penegakan hukum di era digital saat ini menuntut kita untuk tidak hanya terpaku pada teks undang-undang yang kaku. Kita membutuhkan pendekatan sosiologis yang memahami akar sejarah mengapa suatu aturan dibuat. Dengan memahami sejarah hukum, para penegak hukum diharapkan memiliki empati dan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, sehingga hukum benar-benar menjadi panglima dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Vonis akhir dari perjalanan sejarah ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju kemandirian hukum. Transformasi dari hukum warisan kolonial menuju hukum yang berkarakter Pancasila adalah sebuah keharusan demi mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemahaman mendalam mengenai 3 hukum dasar yang pernah berlaku di indonesia adalah fondasi krusial bagi generasi muda untuk terus mengawal reformasi hukum di masa yang akan datang.